Perang Timur Tengah Memanas, Menteri ESDM Akui Sulit Tahan Subsidi BBM Tidak Bengkak
Selasa, 16 April 2024 - 15:31 WIB
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui sulit menahan subsidi bahan bakar minyak (BBM) agar tidak membengkak akibat memanasnya konflik Timur Tengah. Perang Iran dan Israel diproyeksikan akan mengerek harga minyak dunia lebih tinggi.
"Ini susah, karena itu kan balik ke faktor yang sulit kita kendalikan ya. Harga minyak sama kurs, dua-duanya," jelas Arifin ketika ditemui usai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Oleh sebab itu, Arifin menyebutkan pemerintah perlu melakukan langkah alternatif meredam kenaikan subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
"Jadi kita harus lakukan satu efisensi. Alternatif energi apa yang bisa kita manfaatkan di dalam negeri untuk bisa menggantikan itu. Dampak subsidi itu bisa kita redam tapi tidak bisa dalam waktu pendek. Tapi program itu sudah ada juga dijalankan dan mungkin kecepatannya ditambah," jelas Arifin, di Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji telah mengungkapkan harga minyak mentah atau Indonesia crude price (ICP) diprediksi bakal meroket hingga USD100 per barel imbas memanasnya perang antara Iran-Israel.
Tutuka mengatakan, naiknya ICP itu tentunya bakal berdampak terhadap anggaran subsidi serta kompensasi Bahan Bakar Minyak dan LPG 3 Kg. Sebab, melonjaknya ICP itu lebih besar dari asumsi ekonomi makro yang dipatok dalam APBN 2024 sebesar USD82 per barel.
Tutuka mengatakan, apabila ICP sesuai dengan perkirakan yakni USD100 per barel dengan kurs Rp15.900, maka subsidi dan kompensasi BBM naik menjadi Rp250 triliun dari sebelumnya yang saya lihat sekarang diasumsikan dalam APBN 2024 sebesar Rp161 triliun.
"Nah tentunya totalnya ini akan sangat besar kalau kita totalkan itu bisa sampai Rp213 triliun, total subsidi kompensasi baik BBM maupun LPG. Nah kalau (ICP) naik ke USD110 ini akan menjadi jauh lebih besar," kata dia.
Ia menambahkan, belakangan ICP memang menunjukan tren kenaikan harga sekitar USD5 per barel setiap bulan bahkan sebelum adanya konflik antara Iran dan Israel memanas. Jadi itulah kurang lebih gambaran untuk detailnya bahwa, untuk setiap kenaikan ICP yang USD5 per barel setiap bulan itu yang paling berpengaruh besar pertama terhadap subsidi LPG yang akan bertambah sekitar US$5 triliun.
"Kemudian yang kedua yang paling besar dengan kenaikan ICP USD5, kompensasi dolar bertambah Rp6,42 triliun. Jadi itu 2 yang paling besar kenaikannya," ujar Tutuka.
"Ini susah, karena itu kan balik ke faktor yang sulit kita kendalikan ya. Harga minyak sama kurs, dua-duanya," jelas Arifin ketika ditemui usai rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Oleh sebab itu, Arifin menyebutkan pemerintah perlu melakukan langkah alternatif meredam kenaikan subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
"Jadi kita harus lakukan satu efisensi. Alternatif energi apa yang bisa kita manfaatkan di dalam negeri untuk bisa menggantikan itu. Dampak subsidi itu bisa kita redam tapi tidak bisa dalam waktu pendek. Tapi program itu sudah ada juga dijalankan dan mungkin kecepatannya ditambah," jelas Arifin, di Jakarta, Selasa (16/4/2024).
Baca Juga
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji telah mengungkapkan harga minyak mentah atau Indonesia crude price (ICP) diprediksi bakal meroket hingga USD100 per barel imbas memanasnya perang antara Iran-Israel.
Tutuka mengatakan, naiknya ICP itu tentunya bakal berdampak terhadap anggaran subsidi serta kompensasi Bahan Bakar Minyak dan LPG 3 Kg. Sebab, melonjaknya ICP itu lebih besar dari asumsi ekonomi makro yang dipatok dalam APBN 2024 sebesar USD82 per barel.
Tutuka mengatakan, apabila ICP sesuai dengan perkirakan yakni USD100 per barel dengan kurs Rp15.900, maka subsidi dan kompensasi BBM naik menjadi Rp250 triliun dari sebelumnya yang saya lihat sekarang diasumsikan dalam APBN 2024 sebesar Rp161 triliun.
"Nah tentunya totalnya ini akan sangat besar kalau kita totalkan itu bisa sampai Rp213 triliun, total subsidi kompensasi baik BBM maupun LPG. Nah kalau (ICP) naik ke USD110 ini akan menjadi jauh lebih besar," kata dia.
Ia menambahkan, belakangan ICP memang menunjukan tren kenaikan harga sekitar USD5 per barel setiap bulan bahkan sebelum adanya konflik antara Iran dan Israel memanas. Jadi itulah kurang lebih gambaran untuk detailnya bahwa, untuk setiap kenaikan ICP yang USD5 per barel setiap bulan itu yang paling berpengaruh besar pertama terhadap subsidi LPG yang akan bertambah sekitar US$5 triliun.
"Kemudian yang kedua yang paling besar dengan kenaikan ICP USD5, kompensasi dolar bertambah Rp6,42 triliun. Jadi itu 2 yang paling besar kenaikannya," ujar Tutuka.
(nng)
tulis komentar anda