Tak Segan Rombak Direksi BUMN, Erick: Suap Tak Boleh Ditoleransi
Jum'at, 28 Agustus 2020 - 06:06 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak segan-segan mengganti para direksi BUMN. Hal itu terjadi jika sejumlah jajaran direksi pelat merah tidak disiplin menjalankan instruksi yang telah disampaikan.
Salah satu alasan Erick bisa melakukan perombakan direksi adalah jika tertangkap basah melakukan atau menerima suap. "Di 2020 bulan Februari makanya kita mengeluarkan syarat untuk BUMN harus patuh supaya tak ada suap. Jadi itu intinya dan itu bagian KPI (Key Performance Index), karena suap tak boleh ditoleransi," kata Erick di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2020). (Baca juga: Erick Thohir Sebut Harga Vaksin Covid-19 Bagi Orang Kaya Rp365.000-Rp438.000 )
Erick mengungkapkan, ada tiga instruksi yang diterbitkan demi menjalankan transformasi, good corporate governance (GCG), dan transparansi di BUMN. Tiga instruksi ini untuk mendukung manajemen anti suap di lingkungan perusahaan pelat merah.
Pertama, surat edaran mengenai larangan pemberian dan membawa hadiah pada rapat-rapat di perusahaan BUMN. Kedua mengenai tak ada tender penunjukan langsung BUMN pada proyek-proyek tertentu. Ketiga, direksi harus melaksanakan Standar Manajemen Mutu ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). (Baca juga: Kejagung Tetapkan Djoko Tjandra Tersangka Pemberi Suap ke Jaksa Pinangki )
"Kami memastikan agar tidak ada tender penunjukan secara langsung. Kalau BUMN nggak punya kapabilitas apalagi hanya trading itu enggak boleh," ujar Erick.
Erick pun mengaku sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerapan manajemen anti-suap di BUMN. Karena menurut catatannya, baru 53 persen perusahan BUMN yang menjalankan ISO 37001. (Baca juga: KPK Setor Uang Pengganti Koruptor Sebesar Rp620 Juta ke Kas Negara )
"Saya mau targetin semua direksi (perusahaan BUMN) harus melakukan ISO 37001 itu. Kalau enggak delivered itu bagian dari KPI dan mereka harus bertanggung jawab atas itu (rela dicopot)," tandasnya.
Salah satu alasan Erick bisa melakukan perombakan direksi adalah jika tertangkap basah melakukan atau menerima suap. "Di 2020 bulan Februari makanya kita mengeluarkan syarat untuk BUMN harus patuh supaya tak ada suap. Jadi itu intinya dan itu bagian KPI (Key Performance Index), karena suap tak boleh ditoleransi," kata Erick di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8/2020). (Baca juga: Erick Thohir Sebut Harga Vaksin Covid-19 Bagi Orang Kaya Rp365.000-Rp438.000 )
Erick mengungkapkan, ada tiga instruksi yang diterbitkan demi menjalankan transformasi, good corporate governance (GCG), dan transparansi di BUMN. Tiga instruksi ini untuk mendukung manajemen anti suap di lingkungan perusahaan pelat merah.
Pertama, surat edaran mengenai larangan pemberian dan membawa hadiah pada rapat-rapat di perusahaan BUMN. Kedua mengenai tak ada tender penunjukan langsung BUMN pada proyek-proyek tertentu. Ketiga, direksi harus melaksanakan Standar Manajemen Mutu ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). (Baca juga: Kejagung Tetapkan Djoko Tjandra Tersangka Pemberi Suap ke Jaksa Pinangki )
"Kami memastikan agar tidak ada tender penunjukan secara langsung. Kalau BUMN nggak punya kapabilitas apalagi hanya trading itu enggak boleh," ujar Erick.
Erick pun mengaku sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penerapan manajemen anti-suap di BUMN. Karena menurut catatannya, baru 53 persen perusahan BUMN yang menjalankan ISO 37001. (Baca juga: KPK Setor Uang Pengganti Koruptor Sebesar Rp620 Juta ke Kas Negara )
"Saya mau targetin semua direksi (perusahaan BUMN) harus melakukan ISO 37001 itu. Kalau enggak delivered itu bagian dari KPI dan mereka harus bertanggung jawab atas itu (rela dicopot)," tandasnya.
(ind)
tulis komentar anda