Optimalisasi Gas Bumi Jadi Kunci Efisiensi Energi Pemerintahan Baru
Kamis, 17 Oktober 2024 - 12:35 WIB
Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai bakal mengungtungkan pemerintahan baru. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai bakal menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya penggunaan gas akan memangkas impor energi yang selama ini selalu membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, mengatakan gas bumi merupakan jawaban atas persoalan impor migas yang saat ini masih terjadi. Ketersediaan serta potensi cadangan energi fosil paling bersih ini di Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jika tidak dioptimalkan penggunaannya.
"Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur dan jaringan gas bumi). Ditambah lagi jika blok-blok migas seperti Masela bisa segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tinggi bisa disalurkan untuk penuhi kebutuhan industri," ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, pembangunan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang selama ini banyak mengabiskan uang subsidi.
"Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengurangi impor LPG yang sejauh ini masih mendominasi kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak over supply gas.
"Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua program itu yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi kebutuhan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan keluar kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi program pemerintahan ke depan yang paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG dan impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar dalam upaya membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sedangkan pada saat yang sama terdapat gas bumi di dalam negeri yang bisa dioptimalkan.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, mengatakan gas bumi merupakan jawaban atas persoalan impor migas yang saat ini masih terjadi. Ketersediaan serta potensi cadangan energi fosil paling bersih ini di Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jika tidak dioptimalkan penggunaannya.
"Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur dan jaringan gas bumi). Ditambah lagi jika blok-blok migas seperti Masela bisa segera diselesaikan. Ketika blok Masela sudah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang tinggi bisa disalurkan untuk penuhi kebutuhan industri," ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, pembangunan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang selama ini banyak mengabiskan uang subsidi.
"Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk mengurangi impor LPG yang sejauh ini masih mendominasi kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah dalam membuat kebijakan yang pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tidak over supply gas.
"Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua program itu yang harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi kebutuhan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan keluar kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi program pemerintahan ke depan yang paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG dan impor BBM yang kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar dalam upaya membangun kemandirian dan ketahanan energi nasional. Sedangkan pada saat yang sama terdapat gas bumi di dalam negeri yang bisa dioptimalkan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda