Mendukung Perluasan Lahan Tani 4 Juta Hektare lewat Program Asuransi
Rabu, 13 November 2024 - 10:58 WIB
JAKARTA - Rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan perluasan lahan tani menjadi 4 juta hektare mendapat dukungan sejumlah pihak. Apalagi program perluasan lahan tani juga diperkuat dengan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dimiliki Kementerian Pertanian (Kementan) guna melindungi petani padi dari risiko gagal panen.
“Asuransi ini memberikan kompensasi finansial kepada petani yang mengalami kerugian akibat bencana alam atau kejadian yang merugikan lainnya, seperti banjir, kekeringan, atau hama. Kementan sedang berupaya untuk menyesuaikan mekanisme asuransi pertanian dengan karakteristik komoditas lain yang berisiko, seperti kedelai dan jagung,” ujar Anggota Dewan Pembina Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Septradi di Jalarta, Selasa (12/11/2024).
Ia memaparkan, perluasan lahan tani menjadi 4 juta hektare itu untuk tujuh komoditas penting di antaranya, padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Menurutnya, perluasan lahan tani menjadi 4 juta hektare seperti yang direncanakan Presiden Prabowo harus didukung.
Apalagi strategi ekstensifikasi sub sektor tanaman pangan dilakukan dengan mencetak 3 juta hektare sawah baru di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Merauke di Papua Selatan.
“Selain itu juga di Lampung, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah pendukung produksi komoditas seperti jagung, kedelai dan tebu. Ekspansi lahan ini juga diharapkan bisa mencakup daerah-daerah lain yang secara geografis memiliki kondisi tanah dan iklim yang mendukung untuk pertanian,” paparnya.
“Fokus utama dari ekspansi ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan tujuh komoditas penting,” imbuhnya.
Lebih lanjut Septradi mengatakan, saat ini Kementan juga menyampaikan bahwa program perluasan lahan tani bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat perekonomian desa dan sektor pertanian. Upaya ini tentu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, petani, dan sektor swasta, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.
“Perluasan lahan tani ini juga harus dibarengi dengan kesiapan unsur-unsur pendukung lain seperti bibit, pupuk, dan petani yang menggarap,” tandasnya.
“Asuransi ini memberikan kompensasi finansial kepada petani yang mengalami kerugian akibat bencana alam atau kejadian yang merugikan lainnya, seperti banjir, kekeringan, atau hama. Kementan sedang berupaya untuk menyesuaikan mekanisme asuransi pertanian dengan karakteristik komoditas lain yang berisiko, seperti kedelai dan jagung,” ujar Anggota Dewan Pembina Aliansi Masyarakat Penyelamat Pertanian Indonesia (AMPPI), Septradi di Jalarta, Selasa (12/11/2024).
Ia memaparkan, perluasan lahan tani menjadi 4 juta hektare itu untuk tujuh komoditas penting di antaranya, padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Menurutnya, perluasan lahan tani menjadi 4 juta hektare seperti yang direncanakan Presiden Prabowo harus didukung.
Apalagi strategi ekstensifikasi sub sektor tanaman pangan dilakukan dengan mencetak 3 juta hektare sawah baru di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Merauke di Papua Selatan.
“Selain itu juga di Lampung, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah pendukung produksi komoditas seperti jagung, kedelai dan tebu. Ekspansi lahan ini juga diharapkan bisa mencakup daerah-daerah lain yang secara geografis memiliki kondisi tanah dan iklim yang mendukung untuk pertanian,” paparnya.
“Fokus utama dari ekspansi ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan tujuh komoditas penting,” imbuhnya.
Lebih lanjut Septradi mengatakan, saat ini Kementan juga menyampaikan bahwa program perluasan lahan tani bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan, mengurangi ketergantungan impor, serta memperkuat perekonomian desa dan sektor pertanian. Upaya ini tentu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, petani, dan sektor swasta, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program.
“Perluasan lahan tani ini juga harus dibarengi dengan kesiapan unsur-unsur pendukung lain seperti bibit, pupuk, dan petani yang menggarap,” tandasnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda