Ekonom Sebut Utang Numpuk dan APBN Rusak Bisa Jadi Palu Godam Buat Presiden Baru

JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara hingga akhir Juli 2020 mencapai Rp922,2 triliun atau 54,3% dari target perubahan APBN dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp1.699,9 triliun. Pendapatan tersebut turun 12,4% (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.052,4 triliun.

Adapun realisasi pembayaran bunga utang pemerintah sepanjang tahun 2019 mencapai Rp275,5 triliun. "Saat ini utang Indonesia sudah menumpuk, (kasus) Covid-nya juga meningkat. Apalagi jumlah penerbit utang meningkat hampir tiga kali lipat pada periode Jokowi," ujar ekonom senior Indef Didik J Rachbini saat peluncuran buku secara virtual di Jakarta, Rabu (2/9/2020). (Baca juga: Ibas 'Ceramahi' Menteri Sri Mulyani Soal Mengelola Utang )



Menurut dia, utang tersebut sama dengan tiga kali lipat atau 300% seluruh APBN presiden SBY pada saat pertama kali menjabat. Saat ini, sambung Didik, pemerintahan Jokowi membayar utang sekitar Rp750 triliun tiap tahunnya. Bahkan beberapa tahun nanti kita harus membayar utang setiap tahun sekitar lebih dari Rp1.000 triliun.

Didik mengungkapkan utang tahun 2020 sama dengan 20 kali lipat atau 2.000% dari anggaran pendidikan untuk seluruh rakyat indonesia. "Anggaran kementerian pendidikan sebesar Rp71 triliun sedangkan utang tahun ini Rp1.530 triliun. Artinya apa? APBN sudah masuk perangkap, harus utang untuk bayar utang," papar dia.