Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran Sampai Rp26 Triliun per Tahun
Minggu, 09 Februari 2025 - 20:25 WIB
Subsidi LPG 3 kg tidak tepat sasaran mencapai Rp26 triliun setiap tahun. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan soal polemik distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang ramai dibahas selama sepekan terakhir. Bahlil menegaskan harus mengambil kebijakan agar pengecer dijadikan sub pangkalan karena melihat kerugian yang besar dari gas melon yang telah disubsidi negara.
"Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Bahlil dalam pernyataannya di media dikutip Sabtu (8/2/2025).
Baca Juga: Mikrofonnya Mati di Rakernas Golkar, Bahlil Lahadalia: Jangan-jangan Ada yang Belum Dapat Gas
Bahlil menjelaskan negara selama ini telah mensubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat Indonesia, di antaranya BBM, listrik, dan LPG. Untuk gas LPG sendiri, dalam satu tahun negara mensubsidi hingga Rp87 triliun. Saat awal menjabat sebagai menteri, ia mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program subsidi ini rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas.
"Perintah Presiden Prabowo ke semua orang di kabinet adalah memastikan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak," ujar Bahlil dalam pernyataannya di media dikutip Sabtu (8/2/2025).
Baca Juga: Mikrofonnya Mati di Rakernas Golkar, Bahlil Lahadalia: Jangan-jangan Ada yang Belum Dapat Gas
Bahlil menjelaskan negara selama ini telah mensubsidi tiga kebutuhan energi untuk rakyat Indonesia, di antaranya BBM, listrik, dan LPG. Untuk gas LPG sendiri, dalam satu tahun negara mensubsidi hingga Rp87 triliun. Saat awal menjabat sebagai menteri, ia mendapat sejumlah laporan dari aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa program subsidi ini rentan terjadi kerugian jika tidak dilakukan penataan distribusi dan harga yang lebih jelas.
Lihat Juga :