Asosiasi Logistik Buka-bukaan Soal Efek Penghapusan Kuota Impor dan Pelonggaran TKDN

ALFI, ucap Akbar, mendorong pemerintah untuk memitigasi dampak negatif dengan beberapa langkah strategis, mulai dari pningkatan kapasitas pelabuhan, bandara, dan jaringan distribusi darat harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kemacetan logistik, insentif untuk operator lokal, dan sinergi dengan industri manufaktur.

"Perlu ada skema pendampingan dan kemudahan pembiayaan bagi perusahaan logistik dalam negeri agar mampu bersaing," tambah Akbar.

Akbar optimistis dengan langkah-langkah penyeimbang, sektor logistik bisa mengambil manfaat maksimal dari kebijakan ini. ALFI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders terkait guna memastikan transisi yang lancar pasca-implementasi kebijakan penghapusan kuota impor dan pelonggaran TKDN.

"Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia menuju tingkat global," kata Akbar.

Akbar juga menekankan, pentingnya dukungan perbankan, terutama dari himpunan bank negara (Himbara) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor logistik untuk menghadapi tantangan global, termasuk tekanan akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

Ia menilai UMKM logistik membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan suku bunga yang kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sambung Akbar menyebut kenaikan biaya operasional akibat kebijakan tarif resiprokal AS telah membebani pelaku UMKM logistik. Dukungan perbankan, seperti kredit usaha dengan persyaratan yang fleksibel, dinilai krusial untuk membantu mereka memitigasi dampak tersebut.