UMKM Butuh Ekosistem Sehat agar Lekas Naik Kelas
Jum'at, 25 Juli 2025 - 16:12 WIB
Ia menyebut hingga kuartal II/2025, pemerintah telah menerbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara total, sejak 2021, sebanyak 12,98 juta NIB telah diterbitkan, atau sekitar 83,7 persen dari target RPJMN 2025–2029.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu institusi yang aktif mendukung percepatan penerbitan NIB, terutama bagi nasabah perempuan pengusaha ultra mikro. Hingga kini, PNM telah memfasilitasi lebih dari 2,2 juta pelaku usaha untuk mendapatkan NIB.
Selain NIB, Riza menyoroti pentingnya kepemilikan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi UMKM agar produk mereka memiliki daya saing. Namun, mayoritas pelaku UMKM dinilai masih kesulitan mengakses sertifikat tersebut.
Ekonom senior INDEF, Aviliani, mengingatkan bahwa banyaknya jenis sertifikasi usaha justru bisa menjadi hambatan. Ia mendorong pemerintah menyederhanakan proses perizinan agar UMKM tidak terjebak dalam birokrasi yang rumit.
“UMKM harusnya cukup satu pintu untuk urusan perizinan. Jangan satu izin selesai, malah diminta izin baru lagi. Ini bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo yang ingin semua proses dipercepat,” kata Aviliani.
Baca Juga: Dirut BRI: Penyaluran Kredit UMKM Tembus Rp1.106 Triliun
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu institusi yang aktif mendukung percepatan penerbitan NIB, terutama bagi nasabah perempuan pengusaha ultra mikro. Hingga kini, PNM telah memfasilitasi lebih dari 2,2 juta pelaku usaha untuk mendapatkan NIB.
Selain NIB, Riza menyoroti pentingnya kepemilikan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi UMKM agar produk mereka memiliki daya saing. Namun, mayoritas pelaku UMKM dinilai masih kesulitan mengakses sertifikat tersebut.
Ekonom senior INDEF, Aviliani, mengingatkan bahwa banyaknya jenis sertifikasi usaha justru bisa menjadi hambatan. Ia mendorong pemerintah menyederhanakan proses perizinan agar UMKM tidak terjebak dalam birokrasi yang rumit.
“UMKM harusnya cukup satu pintu untuk urusan perizinan. Jangan satu izin selesai, malah diminta izin baru lagi. Ini bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo yang ingin semua proses dipercepat,” kata Aviliani.
Baca Juga: Dirut BRI: Penyaluran Kredit UMKM Tembus Rp1.106 Triliun
Lihat Juga :