Menkeu Klaim Setengah Masyarakat Miskin Sudah Tersentuh Bansos
Senin, 04 Mei 2020 - 09:30 WIB
Kemenkeu memastikan dana bantuan sosial (bansos) sudah menyentuh lapisan masyarakat termiskin di Indonesia. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan dana bantuan sosial sudah menyentuh lapisan masyarakat miskin Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, sekitar 60% lapisan masyarakat yang merupakan kelompok ekonomi terbawah di Tanah Air telah menerima stimulus bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi tekanan akibat dampak wabah Covid-19.
"Kami perkirakan masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah itu bisa mencapai 50% sampai 60% terbawah. Jadi, lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh oleh bantuan sosial. Itu dilakukan) melalui satu atau lain hal," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (4/5/2020).
Dia merinci, dana bantuan sosial ini terdiri dari program stimulus jaring pengaman sosial yang senilai Rp110 triliun meliputi tambahan program jaring pengaman sosial Rp65 triliun, kemudian Rp25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar, serta penyesuaian anggaran pendidikan Rp20 triliun.
"Lalu ada tambahan program jaring pengaman sosial Rp65 triliun, maka dapat mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapatkan bansos atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini sudah mencakup hampir di atas 40% terbawah dari penduduk Indonesia," jelasnya.
Dia menambahkan, tambahan anggaran program jaminan sosial, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) Rp8,3 triliun, Kartu Sembako Rp15,5 triliun, Kartu Prakerja Rp10 triliun dengan penambahan dana Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
Lalu, diskon tarif listrik Rp3,5 triliun, insentif perumahan Rp1,5 triliun, bantuan sembako Jabodetabek, dan bantuan tunai non-Jabodetabek Rp19,6 triliun, serta program lainnya Rp6,5 triliun. Kebutuhan pokok dan operasi pasar mencakup bantuan beras Rp10,5 triliun, serta cadangan kebutuhan pokok dan operasi pasar Rp14,5 triliun.
"Peningkatan besaran dan perluasan cakupan peserta tidak hanya bottom 40%, melainkan juga middle 40% yang terdampak Covid-19," imbuhnya.
Menurut dia, program PKH mencakup hampir 10 juta KPM masyarakat termiskin. Sedangkan, penerima kartu sembako mencakup 20 juta KPM masyarakat termiskin, dan diskon tarif listrik untuk 450 VA ditujukan untuk 24 juta rumah tangga gratis dan 900 VA untuk 7,2 juta rumah tangga diskon 50%.
Demikian pula dengan bantuan tunai untuk non-Jabodetabek yang akan diberikan di luar penerima PKH dan kartu sembako sebanyak 9 juta penerima juga akan mencakup hampir 50% kelompok terbawah. Selain itu, terdapat BLT Dana Desa yang mencakup 11 juta keluarga penerima dan kartu prakerja sebanyak 5,6 juta.
"Bantuan sembako DKI akan diberikan untuk 1,3 juta penerima dan bodetabek untuk 600.000 penerima, di luar penerima PKH dan kartu sembako sehingga mencakup hampir 60% kelompok terbawah," pungkasnya.
"Kami perkirakan masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah itu bisa mencapai 50% sampai 60% terbawah. Jadi, lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh oleh bantuan sosial. Itu dilakukan) melalui satu atau lain hal," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (4/5/2020).
Dia merinci, dana bantuan sosial ini terdiri dari program stimulus jaring pengaman sosial yang senilai Rp110 triliun meliputi tambahan program jaring pengaman sosial Rp65 triliun, kemudian Rp25 triliun untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar, serta penyesuaian anggaran pendidikan Rp20 triliun.
"Lalu ada tambahan program jaring pengaman sosial Rp65 triliun, maka dapat mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapatkan bansos atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini sudah mencakup hampir di atas 40% terbawah dari penduduk Indonesia," jelasnya.
Dia menambahkan, tambahan anggaran program jaminan sosial, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) Rp8,3 triliun, Kartu Sembako Rp15,5 triliun, Kartu Prakerja Rp10 triliun dengan penambahan dana Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun.
Lalu, diskon tarif listrik Rp3,5 triliun, insentif perumahan Rp1,5 triliun, bantuan sembako Jabodetabek, dan bantuan tunai non-Jabodetabek Rp19,6 triliun, serta program lainnya Rp6,5 triliun. Kebutuhan pokok dan operasi pasar mencakup bantuan beras Rp10,5 triliun, serta cadangan kebutuhan pokok dan operasi pasar Rp14,5 triliun.
"Peningkatan besaran dan perluasan cakupan peserta tidak hanya bottom 40%, melainkan juga middle 40% yang terdampak Covid-19," imbuhnya.
Menurut dia, program PKH mencakup hampir 10 juta KPM masyarakat termiskin. Sedangkan, penerima kartu sembako mencakup 20 juta KPM masyarakat termiskin, dan diskon tarif listrik untuk 450 VA ditujukan untuk 24 juta rumah tangga gratis dan 900 VA untuk 7,2 juta rumah tangga diskon 50%.
Demikian pula dengan bantuan tunai untuk non-Jabodetabek yang akan diberikan di luar penerima PKH dan kartu sembako sebanyak 9 juta penerima juga akan mencakup hampir 50% kelompok terbawah. Selain itu, terdapat BLT Dana Desa yang mencakup 11 juta keluarga penerima dan kartu prakerja sebanyak 5,6 juta.
"Bantuan sembako DKI akan diberikan untuk 1,3 juta penerima dan bodetabek untuk 600.000 penerima, di luar penerima PKH dan kartu sembako sehingga mencakup hampir 60% kelompok terbawah," pungkasnya.
(fai)
Lihat Juga :
tulis komentar anda