Pakar: Danantara Diharapkan Jadi Katalis Proyek Waste to Energy

Ia mencontohkan Jerman, Jepang, dan Tiongkok sebagai negara rujukan. Jerman berhasil mengintegrasikan WtE dengan prinsip ekonomi sirkular, sementara Jepang menekankan transparansi pemantauan emisi. “Kontrol emisi yang ketat adalah syarat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan dalam pembangunan WtE,” tegasnya.

Sano menilai keberhasilan proyek WtE di Indonesia membutuhkan orkestrasi dari pemerintah pusat. Proyek ini, kata dia, memerlukan modal besar, standar teknologi tinggi, serta mekanisme untuk meminimalkan risiko pencemaran. “Tanpa koordinasi yang kuat, WtE rawan menghadapi masalah pasokan sampah, emisi tak terkontrol, hingga pembiayaan yang tidak berkelanjutan,” katanya.

Dalam konteks ini, Sano menyoroti pentingnya peran Danantara sebagai lembaga yang mengawal tata kelola WtE. Ia merujuk pengalaman Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 yang dinilai tidak memberikan kejelasan kepemimpinan dalam implementasi WtE.

"Akibatnya, investor swasta harus berhadapan dengan banyak pihak dan sulit memastikan kelayakan proyek," ujarnya.

Dia berharap adanya Danantara yang didukung Perpres WtE terbaru, diharapkan tercipta kepemimpinan yang menyatukan semua pihak, sehingga pelaksanaan proyek berjalan lebih efektif.