PPN DTP dan Relaksasi SLIK Bangkitkan Optimisme Pasar Properti
Sabtu, 18 Oktober 2025 - 00:05 WIB
“Di semester I tahun ini saja investasi properti sudah Rp75 triliun, kalau 2 juta rumah ini berjalan maka investasi properti akan semakin kencang, setidaknya mencapai Rp140 triliun - Rp150 triliun,” paparnya.
Sebelumnya, REI mengaungkan semangat Propertinomic 2.0 untuk menggerakkan ekonomi desa melalui sektor properti. Joko Suranto menyebutkan, guna mendorong optimalisasi program 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir ini, maka dibutuhkan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.
Selain legalitas tanah yang akan dibangun, program ini juga butuh kebijakan perizinan khusus, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan terkait skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).
“Tantangannya adalah kebijakan yang belum sepenuhnya berjalan terutama kebijakan mengenai pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pengawasan. Tanpa kebijakan jelas, program 2 juta rumah di pedesaan ini sulit berjalan,” tegasnya.
Sebelumnya, REI mengaungkan semangat Propertinomic 2.0 untuk menggerakkan ekonomi desa melalui sektor properti. Joko Suranto menyebutkan, guna mendorong optimalisasi program 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir ini, maka dibutuhkan kriteria dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kriteria tersebut antara lain menyangkut syarat penerima manfaat program perumahan tersebut, kriteria desa yang menjadi lokasi pembangunan, kriteria lahan yang dapat dibangun rumah, serta standar spesifikasi dan biaya bangunan.
Selain legalitas tanah yang akan dibangun, program ini juga butuh kebijakan perizinan khusus, kebijakan peruntukkan tata ruang, kebijakan perbankan terkait skema pembiayaan dan aturan penilaian kelayakan oleh perbankan/lembaga yang ditunjuk pemerintah, serta kebijakan pengawasan (monitoring).
“Tantangannya adalah kebijakan yang belum sepenuhnya berjalan terutama kebijakan mengenai pertanahan, pembiayaan, perizinan, dan pengawasan. Tanpa kebijakan jelas, program 2 juta rumah di pedesaan ini sulit berjalan,” tegasnya.
(nng)
Lihat Juga :