Beda Jauh Biaya Proyek Kereta Cepat Indonesia vs Arab Saudi, Bak Langit dan Bumi
Jum'at, 24 Oktober 2025 - 11:45 WIB
Pengadaan lahan di daerah padat penduduk seperti jalur Jakarta-Bandung juga menjadi komponen biaya signifikan. Proses pembebasan lahan melibatkan banyak pemilik dan memerlukan kompensasi yang besar, berbeda dengan kondisi di Arab Saudi yang memiliki lahan lebih luas dan kepadatan penduduk rendah.
Skema pembiayaan yang berbeda juga mempengaruhi struktur biaya. KCJB menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pinjaman dari China, yang mencakup biaya finansial sekitar Rp 6,1 triliun. Sementara proyek Arab Saudi didanai penuh oleh pemerintah melalui Public Investment Fund.
Biaya konstruksi KCJB juga terdampak fluktuasi harga material selama pandemi. Penyesuaian harga bahan baku dan upah menyumbang 27,6% dari total pembengkakan biaya, setara dengan Rp 6,73 triliun.
Komponen pajak juga menjadi faktor pembeda. KCJB menanggung beban pajak pengadaan lahan sebesar 10,8% atau sekitar Rp 2,6 triliun, serta PPN dan pajak lainnya sebesar 3,4%.
Relokasi fasilitas sosial dan umum menyumbang 6,02% dari total biaya, setara Rp 1,4 triliun. Proses ini meliputi pemindangan utilitas publik yang rumit dan memakan waktu. Meski biaya konstruksi tinggi, pemerintah berkomitmen melanjutkan proyek hingga Surabaya.
"Proyek ini telah membantu mobilitas masyarakat, dan pemerintah sedang mencari skema agar utang tidak membebani APBN," tutur Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi beberapa waktu lalu.
Skema pembiayaan yang berbeda juga mempengaruhi struktur biaya. KCJB menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pinjaman dari China, yang mencakup biaya finansial sekitar Rp 6,1 triliun. Sementara proyek Arab Saudi didanai penuh oleh pemerintah melalui Public Investment Fund.
Biaya konstruksi KCJB juga terdampak fluktuasi harga material selama pandemi. Penyesuaian harga bahan baku dan upah menyumbang 27,6% dari total pembengkakan biaya, setara dengan Rp 6,73 triliun.
Komponen pajak juga menjadi faktor pembeda. KCJB menanggung beban pajak pengadaan lahan sebesar 10,8% atau sekitar Rp 2,6 triliun, serta PPN dan pajak lainnya sebesar 3,4%.
Relokasi fasilitas sosial dan umum menyumbang 6,02% dari total biaya, setara Rp 1,4 triliun. Proses ini meliputi pemindangan utilitas publik yang rumit dan memakan waktu. Meski biaya konstruksi tinggi, pemerintah berkomitmen melanjutkan proyek hingga Surabaya.
"Proyek ini telah membantu mobilitas masyarakat, dan pemerintah sedang mencari skema agar utang tidak membebani APBN," tutur Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi beberapa waktu lalu.
Lihat Juga :