Menuntut BUMN Sektor Energi Wujudkan Zero Fatality
Selasa, 20 Januari 2026 - 12:49 WIB
Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, pengamat mengatakan, perlunya komitmen BUMN di Indonesia dalam menerapkan standar kerja yang aman. Foto/Dok
JAKARTA - Memasuki bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) , pengamat mengharapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor energi di Indonesia untuk menerapkan standar kerja yang ketat sepanjang 2026. Zero Fatality bukan sekadar target, tapi kewajiban bagi BUMN energi .
Dalam bulan K3 nasional yang berlangsung mulai 12 Januari hingga 12 Februari 2026, pemerhati masalah kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja (HSSE) Muhammad Roy Kusumawardana mengatakan, perlunya komitmen BUMN di Indonesia dalam menerapkan standar kerja yang aman. Terutama BUMN yang bergerak di sektor energi khususnya migas seperti Pertamina.
Ia memberi contoh bagaimana Pertamina berkomitmen dalam menerapkan standar jam kerja aman di seluruh wilayah operasionalnya guna memperkuat ekosistem K3 nasional yang profesional dan berbasis pencegahan risiko. Baca Juga: Sinergi BUMN Bisa Percepat Swasembada Energi Nasional
"Operasional industri energi, khususnya migas, memiliki risiko tinggi yang memerlukan pengaturan waktu kerja khusus. Ini sesuai arahan terbaru Kementerian Ketenagakerjaan RI,” tutur Roy.
Dalam bulan K3 nasional yang berlangsung mulai 12 Januari hingga 12 Februari 2026, pemerhati masalah kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan kerja (HSSE) Muhammad Roy Kusumawardana mengatakan, perlunya komitmen BUMN di Indonesia dalam menerapkan standar kerja yang aman. Terutama BUMN yang bergerak di sektor energi khususnya migas seperti Pertamina.
Ia memberi contoh bagaimana Pertamina berkomitmen dalam menerapkan standar jam kerja aman di seluruh wilayah operasionalnya guna memperkuat ekosistem K3 nasional yang profesional dan berbasis pencegahan risiko. Baca Juga: Sinergi BUMN Bisa Percepat Swasembada Energi Nasional
"Operasional industri energi, khususnya migas, memiliki risiko tinggi yang memerlukan pengaturan waktu kerja khusus. Ini sesuai arahan terbaru Kementerian Ketenagakerjaan RI,” tutur Roy.
Lihat Juga :