Tekan Impor LPG, 4 Juta Jargas Siap Disambungkan
Kamis, 08 Oktober 2020 - 13:50 WIB
Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana akan menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam menyelesaikan target pembangunan jaringan gas kota (jargas) sebanyak 4 juta Sambungan Rumah tangga (SR).
Skema ini diharapkan dapat menjadi solusi atas ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekan impor LPG.
"Ada masalah ketahanan energi kalau kita terlalu tergantung pada impor sebab sebagian besar LPG diimpor dan LPG 3 kg juga disubsidi. Untuk itu maka dilakukan diversifikasi energi melalui jargas KPBU ini," kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudho Dwinanda Priaadi di Jakarta, Kamis (8/10/2020). (Baca juga: 70% LPG Masih Impor, Bos Pertamina Menjawab: Sah-sah Saja )
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso memaparkan, sesuai data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), subsidi LPG terus mengalami peningkatan.
Tahun 2016, subsidi LPG sebesar Rp24,94 triliun, meningkat menjadi Rp38,76 triliun pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp58,14 triliun. Pada tahun 2019, subsidi LPG tercatat Rp54,15 trilliun.
"Sangat besar sekali nilai subsidi LPG tersebut. Maka pilihan-pilihan kita saat ini adalah salah satunya melakukan transformasi melalui akselerasi pembangunan jargas," tambahnya.
Rencana ini pun didukung penuh oleh Pemerintah Daerah. Salah satu dukungan datang dari Pemerintah Kota Batam yang mengusulkan pembangunan jargas agar menggandeng sektor properti terutama pengembang perumahan.
"Kami di tingkat hilir atau konsumen pemakai, menyambut baik program ini. Kami hadirkan camat dan lurah dalam acara ini untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Jelas sekali gas ini mudah digunakan, aman, murah dan ready to use," ujar Pejabat Sementara Walikota Batam, Syamsul Bahrum.
Pengembangan jargas di kota Batam, sambung Syamsul, dinilai sangat cocok karena kawasan ini tidak hanya terkenal sebagai kota industri, tetapi juga banyak dibangun perumahan. Bahkan, ia mengusulkan agar dikeluarkan aturan untuk mewajibkan pengembang membangun jargas.
Skema ini diharapkan dapat menjadi solusi atas ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekan impor LPG.
"Ada masalah ketahanan energi kalau kita terlalu tergantung pada impor sebab sebagian besar LPG diimpor dan LPG 3 kg juga disubsidi. Untuk itu maka dilakukan diversifikasi energi melalui jargas KPBU ini," kata Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis Yudho Dwinanda Priaadi di Jakarta, Kamis (8/10/2020). (Baca juga: 70% LPG Masih Impor, Bos Pertamina Menjawab: Sah-sah Saja )
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso memaparkan, sesuai data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), subsidi LPG terus mengalami peningkatan.
Tahun 2016, subsidi LPG sebesar Rp24,94 triliun, meningkat menjadi Rp38,76 triliun pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp58,14 triliun. Pada tahun 2019, subsidi LPG tercatat Rp54,15 trilliun.
"Sangat besar sekali nilai subsidi LPG tersebut. Maka pilihan-pilihan kita saat ini adalah salah satunya melakukan transformasi melalui akselerasi pembangunan jargas," tambahnya.
Rencana ini pun didukung penuh oleh Pemerintah Daerah. Salah satu dukungan datang dari Pemerintah Kota Batam yang mengusulkan pembangunan jargas agar menggandeng sektor properti terutama pengembang perumahan.
"Kami di tingkat hilir atau konsumen pemakai, menyambut baik program ini. Kami hadirkan camat dan lurah dalam acara ini untuk mendukung pelaksanaan rencana tersebut. Jelas sekali gas ini mudah digunakan, aman, murah dan ready to use," ujar Pejabat Sementara Walikota Batam, Syamsul Bahrum.
Pengembangan jargas di kota Batam, sambung Syamsul, dinilai sangat cocok karena kawasan ini tidak hanya terkenal sebagai kota industri, tetapi juga banyak dibangun perumahan. Bahkan, ia mengusulkan agar dikeluarkan aturan untuk mewajibkan pengembang membangun jargas.
tulis komentar anda