RI Mau Resesi, Pemerintah Minta 'Bantuan' Rp1.000 Triliun Swasta
Rabu, 04 November 2020 - 16:15 WIB
Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Sadikin meminta bantuan kepada pihak swasta untuk bergerak guna memulihkan perekonomian jika Indonesia benar-benar jatuh ke lubang resesi. Foto/Dok
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN), Budi Gunadi Sadikin mencermati, ancar-ancar yang diberikan RI 1. Oleh karenanya, dirinya meminta bantuan kepada pihak swasta untuk bergerak guna memulihkan perekonomian jika Indonesia benar-benar jatuh ke lubang resesi .
(Baca Juga: Ramalan Resesi Indonesia, Ekonomi Bisa Amburadul Minus 4% )
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) akan segera mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal III 2020 pada Kamis, 5 November 2020, besok. Meski begitu, sejumlah pihak termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali terkontraksi di triwulan ketiga ini, alias resesi.
"Di mata kami memang setelah kita lihat struktur ekonomi Indonesia paling besar tetap kontribusinya ada di swasta. 70 persen lebih dari ekonomi Indonesia yang Rp1.000 triliun ini merupakan kontribusi swasta. Sisanya 16% BUMN, sisanya lagi baru pemerintah," jelas Budi Sadikin dalam video virtual, Rabu (4/11/2020).
(Baca Juga: Trump Jadi Presiden AS Lagi Bikin Ekonomi RI Rugi, Kok Bisa? )
Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan banyak effort melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun itu kontribusinya hanya sekitar 16-17% saja dari kementerian/lembaga, ditambah 5-6 % untuk PEN. "Sebagian besar tetap sangat bergantung ke temen-temen di swasta," bebernya.
Sambung dia menambahkan, pemerintah memfokuskan beberapa program yang bisa membantu memberi stimulus kepada pihak swasta agar mereka mulai kembali berputar roda ekonominya. "Tadi pak Mensos (Juliari Batubara) ngomong sedikit ke saya, misalnya subsidi sembako, itu transportasinya melibatkan pihak swasta. Tidak hanya BUMN saja, supaya ada perputaran ekonominya di sana," tandasnya.
(Baca Juga: Jika Biden Menang, RI Bakal Kebanjiran Modal Asing )
Pemerintah pun diutarakannya tengah coba mendorong akses pinjaman jaminan kredit, baik di tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. "Supaya daya ungkitnya bukan hanya dari pemerintah, karena kita tahu kemampuan maksimal kita seperti apa, tapi juga bisa membantu teman-teman di swasta untuk mulai bisa bergerak," pungkasnya.
(Baca Juga: Ramalan Resesi Indonesia, Ekonomi Bisa Amburadul Minus 4% )
Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) akan segera mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal III 2020 pada Kamis, 5 November 2020, besok. Meski begitu, sejumlah pihak termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali terkontraksi di triwulan ketiga ini, alias resesi.
"Di mata kami memang setelah kita lihat struktur ekonomi Indonesia paling besar tetap kontribusinya ada di swasta. 70 persen lebih dari ekonomi Indonesia yang Rp1.000 triliun ini merupakan kontribusi swasta. Sisanya 16% BUMN, sisanya lagi baru pemerintah," jelas Budi Sadikin dalam video virtual, Rabu (4/11/2020).
(Baca Juga: Trump Jadi Presiden AS Lagi Bikin Ekonomi RI Rugi, Kok Bisa? )
Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan banyak effort melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun itu kontribusinya hanya sekitar 16-17% saja dari kementerian/lembaga, ditambah 5-6 % untuk PEN. "Sebagian besar tetap sangat bergantung ke temen-temen di swasta," bebernya.
Sambung dia menambahkan, pemerintah memfokuskan beberapa program yang bisa membantu memberi stimulus kepada pihak swasta agar mereka mulai kembali berputar roda ekonominya. "Tadi pak Mensos (Juliari Batubara) ngomong sedikit ke saya, misalnya subsidi sembako, itu transportasinya melibatkan pihak swasta. Tidak hanya BUMN saja, supaya ada perputaran ekonominya di sana," tandasnya.
(Baca Juga: Jika Biden Menang, RI Bakal Kebanjiran Modal Asing )
Pemerintah pun diutarakannya tengah coba mendorong akses pinjaman jaminan kredit, baik di tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. "Supaya daya ungkitnya bukan hanya dari pemerintah, karena kita tahu kemampuan maksimal kita seperti apa, tapi juga bisa membantu teman-teman di swasta untuk mulai bisa bergerak," pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda