Pemulihan Ekonomi Pascapandemi Harus Fokus pada Keberlanjutan
Selasa, 24 November 2020 - 11:22 WIB
President of Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Shinta Kamdani mengatakan, pandemi telah menjadi alarm bagi semua pihak termasuk sektor swasta untuk bertransformasi yang selaras dengan SDGs. “Jadi kami melihat ini sebagai wake up call, dan bagaimana kami sekarang bisa mengakselarsikan. Karena jelas kepentingannya untuk sustainable bisnis,” kata Shinta.
Bagi sektor swasta, bukan lagi sebuah opsi tapi menjadi kewajiban untuk menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan bersama pemerintah dan masyarakat. “Dalam RPJMN swasta dilibatkan, dalam perencanaan maupun action-nya,” kata Shinta.
Tren ini menurutnya juga terjadi secara global. Shinta mengingatkan, bahwa untuk mencapai SDGs hingga 2030 dibutuhkan investasi Rp 10.397 triliun. “Jadi kalau hanya bertumpu pada ABPN tidak mungkin, gap-nya ada sekitar Rp 2 867 triliun untuk bisa mencapai SDGs, kesenjangan pembiayaan ini ada pada infrastruktur, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan,” tambahnya.
Selain itu juga dibutuhkan dukungan non finansial yang bisa diemban oleh sektor swasta. “Ada tiga fokusnya, pertama dari segi rantai suplai, dibutuhkan satu inovasi dengan suplier, yaitu bagaimana mengembangkan inovasi dalam produksi berkelanjutan,” sambung Shinta.
(Baca Juga: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Umum Energi Nasional )
Dua fokus non finasial lain yang bisa disokong swasta adalah dari sisi manajemen yang mengedepankan SDGs dan ekosistem. Sementara itu Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti menerangkan, Unilever Indonesia meyakini masa depan berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama.
“Dan kita harus menjadi bagian dari solusi tersebut, oleh karena itu, kami mengambil peran dalam upaya mengatasi sejumlah isu yang menjadi permasalahan dunia, yang tentunya sejalan dengan sejumlah pilar Sutainability Developmet Goals,” kata Ira.
Bagi sektor swasta, bukan lagi sebuah opsi tapi menjadi kewajiban untuk menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan bersama pemerintah dan masyarakat. “Dalam RPJMN swasta dilibatkan, dalam perencanaan maupun action-nya,” kata Shinta.
Tren ini menurutnya juga terjadi secara global. Shinta mengingatkan, bahwa untuk mencapai SDGs hingga 2030 dibutuhkan investasi Rp 10.397 triliun. “Jadi kalau hanya bertumpu pada ABPN tidak mungkin, gap-nya ada sekitar Rp 2 867 triliun untuk bisa mencapai SDGs, kesenjangan pembiayaan ini ada pada infrastruktur, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan,” tambahnya.
Selain itu juga dibutuhkan dukungan non finansial yang bisa diemban oleh sektor swasta. “Ada tiga fokusnya, pertama dari segi rantai suplai, dibutuhkan satu inovasi dengan suplier, yaitu bagaimana mengembangkan inovasi dalam produksi berkelanjutan,” sambung Shinta.
(Baca Juga: Pemerintah Diminta Kaji Ulang Rencana Umum Energi Nasional )
Dua fokus non finasial lain yang bisa disokong swasta adalah dari sisi manajemen yang mengedepankan SDGs dan ekosistem. Sementara itu Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarti menerangkan, Unilever Indonesia meyakini masa depan berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama.
“Dan kita harus menjadi bagian dari solusi tersebut, oleh karena itu, kami mengambil peran dalam upaya mengatasi sejumlah isu yang menjadi permasalahan dunia, yang tentunya sejalan dengan sejumlah pilar Sutainability Developmet Goals,” kata Ira.
Lihat Juga :