Kekurangan Kontainer Global, INSA: Perlu Ada Solusi dari Pemerintah
Kamis, 26 November 2020 - 20:23 WIB
INSA berharap ada campur tangan pemerintah untuk memberi solusi bagi sektor pelayanan dan logistik nasional terkait kekurangan kontainer secara global. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Kekurangan kontainer secara global menjadi isu hangat di dunia pelayaran dan logistik saat ini. Kalangan pengusaha pelayaran menganggap perlunya menangani kondisi kekurangan kontainer global yang terjadi saat ini dengan melibatkan seluruh stakeholder sektor pelayaran .
Para eksportir, termasuk di Indonesia, mengalami kesulitan mendapatkan kontainer untuk mengirimkan barangnya ke luar negeri. Kekurangan kontainer global ini bermula dari menyebarnya pandemi Covid-19 dari China ke seluruh penjuru dunia, yang menyebabkan banyak negara melakukan lockdown dan terjadi penurunan jumlah kargo muatan kapal kontainer. Sebagai tindakan logis, untuk mempertahankan operasional, maka para operator pelayaran kontainer dunia menyusutkan jumlah operasional kapal kontainer untuk memangkas beban biaya perusahaan.
(Baca Juga: Kontainer Tercemar Covid, China Larang Impor Limbah Padat Mulai Januari)
Terkait permasalahan ini, Indonesian National Shipowners' Associations (INSA) menilai perlu adanya solusi dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membawa kontainer kosong ke Indonesia. Adapun, 1.292 kontainer yang infonya terhambat ekspor agar diakomodasi untuk tujuan ekspor ke negara tujuan utama (long haul) seperti ke Eropa dan Amerika.
Selanjutnya, diusulkan pula agar repo kontainer kosong ke Indonesia untuk dibebaskan biaya bongkar di pelabuhan, selain itu mendorong dibukanya keran impor ke Indonesia, serta eksportir diharapkan mensubstitusi tipe kontainer, dari biasanya menggunakan 40 HC menjadi 20 DC. "DPP INSA sudah menyampaikan beberapa usulan ini dalam rapat beberapa waktu lalu dengan pemerintah dan stakeholder lainnya," ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Kamis (26/11/2020).
Menurut dia, kekurangan kontainer tidak terjadi di dalam negeri, mengingat distribusi logistik dalam negeri dilakukan oleh armada kapal-kapal nasional, dan peti kemasnya beredar di dalam negeri juga. Dia mengimbau operator kapal kontainer tetap menjaga kestabilan dan keharmonisan ongkos angkut atau freight agar distribusi logistik national tetap stabil. Tetap dalam ambang kewajaran dan bersaing secara sehat dalam memberikan layanan dan bukan bersaing pada ongkos angkut.
(Baca Juga: Sektor Lain Terpuruk, Bisnis Logistik dan Jasa Kurir Malah Melonjak)
Adapun China, terlebih dahulu mengatasi pandemi dan lebih awal melakukan aktivitas ekonominya dimana kargo sudah mulai bertumbuh kembali. "Namun kontainer belum tersedia, karena berkurangnya tenaga kerja dari negara-negara yang menerapkan lockdown seperti Amerika. Akibatnya, terjadi kekurangan kontainer. Kondisi ini juga mengakibatkan terkereknya freight atau ongkos angkut pelayaran global menjadi lebih tinggi," ucapnya.
Khusus Indonesia, kekurangan kontainer ekspor ini disebabkan karena berkurangnya volume impor yang berarti menurunnya jumlah kontainer yang ke Indonesia. "Penyebab, lainnya karena terjadinya kongesti di beberapa pelabuhan seperti di Pelabuhan Singapura, Inggris, China dan Amerika. Kongesti ini mengakibatkan terjadinya delay keberangkatan kapal dan mengubah jadwal pelayaran," jelas Carmelita.
Para eksportir, termasuk di Indonesia, mengalami kesulitan mendapatkan kontainer untuk mengirimkan barangnya ke luar negeri. Kekurangan kontainer global ini bermula dari menyebarnya pandemi Covid-19 dari China ke seluruh penjuru dunia, yang menyebabkan banyak negara melakukan lockdown dan terjadi penurunan jumlah kargo muatan kapal kontainer. Sebagai tindakan logis, untuk mempertahankan operasional, maka para operator pelayaran kontainer dunia menyusutkan jumlah operasional kapal kontainer untuk memangkas beban biaya perusahaan.
(Baca Juga: Kontainer Tercemar Covid, China Larang Impor Limbah Padat Mulai Januari)
Terkait permasalahan ini, Indonesian National Shipowners' Associations (INSA) menilai perlu adanya solusi dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membawa kontainer kosong ke Indonesia. Adapun, 1.292 kontainer yang infonya terhambat ekspor agar diakomodasi untuk tujuan ekspor ke negara tujuan utama (long haul) seperti ke Eropa dan Amerika.
Selanjutnya, diusulkan pula agar repo kontainer kosong ke Indonesia untuk dibebaskan biaya bongkar di pelabuhan, selain itu mendorong dibukanya keran impor ke Indonesia, serta eksportir diharapkan mensubstitusi tipe kontainer, dari biasanya menggunakan 40 HC menjadi 20 DC. "DPP INSA sudah menyampaikan beberapa usulan ini dalam rapat beberapa waktu lalu dengan pemerintah dan stakeholder lainnya," ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Kamis (26/11/2020).
Menurut dia, kekurangan kontainer tidak terjadi di dalam negeri, mengingat distribusi logistik dalam negeri dilakukan oleh armada kapal-kapal nasional, dan peti kemasnya beredar di dalam negeri juga. Dia mengimbau operator kapal kontainer tetap menjaga kestabilan dan keharmonisan ongkos angkut atau freight agar distribusi logistik national tetap stabil. Tetap dalam ambang kewajaran dan bersaing secara sehat dalam memberikan layanan dan bukan bersaing pada ongkos angkut.
(Baca Juga: Sektor Lain Terpuruk, Bisnis Logistik dan Jasa Kurir Malah Melonjak)
Adapun China, terlebih dahulu mengatasi pandemi dan lebih awal melakukan aktivitas ekonominya dimana kargo sudah mulai bertumbuh kembali. "Namun kontainer belum tersedia, karena berkurangnya tenaga kerja dari negara-negara yang menerapkan lockdown seperti Amerika. Akibatnya, terjadi kekurangan kontainer. Kondisi ini juga mengakibatkan terkereknya freight atau ongkos angkut pelayaran global menjadi lebih tinggi," ucapnya.
Khusus Indonesia, kekurangan kontainer ekspor ini disebabkan karena berkurangnya volume impor yang berarti menurunnya jumlah kontainer yang ke Indonesia. "Penyebab, lainnya karena terjadinya kongesti di beberapa pelabuhan seperti di Pelabuhan Singapura, Inggris, China dan Amerika. Kongesti ini mengakibatkan terjadinya delay keberangkatan kapal dan mengubah jadwal pelayaran," jelas Carmelita.
(fai)
tulis komentar anda