BKPM Bantu Promosikan Proyek Pengembangan RSUD Mendiang Istri Alm. BJ Habibie
Jum'at, 11 Desember 2020 - 17:12 WIB
Maket Pengembangan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo. Foto/Situs Pemprov Gorontalo
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan market soundingproyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) pengembangan infrastruktur kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo. Proyek ini merupakan salah satu solusi dalam membantu penanganan pandemi Covid-19 yang dapat membantu pemulihan ekonomi.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menyampaikan bahwa pihaknya sebagai anggota kantor bersama KPBU bertanggung jawab dalam promosi dan pendampingan proyek-proyek KPBU yang ditawarkan. Peningkatan pelayanan kesehatan saat ini sedang menjadi salah satu prioritas di tengah kondisi pandemi. ( Baca juga:Ubah Wajah Investasi RI, BKPM Lakukan Hal Ini )
"Kegiatan ini akan memberikan informasi tentang proyek KPBU RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang dapat digali oleh para investor sebagai pertimbangan dalam investasi. Selain itu, juga dapat menjadi sarana untuk berdiskusi satu dengan lainnya sebagai peluang untuk bekerja sama dalam investasi di proyek ini,” ujar Nurul Ichwan dalam keterangan resminya, Jumat (11/12/2020).
Kegiatan Market Sounding diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, organisasi internasional, dan lembaga keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menyatakan bahwa Provinsi Gorontalo terus berupaya menggenjot laju pembangunan daerah untuk meningkatkan kinerja indikator makro, termasuk penyediaan infrastruktur dasar. RSUD rencananya dikembangkan menjadi tipe B, dengan sekitar 500 tempat tidur (tahap awal 50% tempat tidur), layanan spesialis minimal delapan spesialis (dari 13 pelayanan spesialis), tenaga dokter spesialis dasar, yaitu tenaga dokter spesialis empat besar ditambah dengan spesialis lainnya.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang penting KPBU dalam mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai bidang pembangunan. Khusus untuk bidang kesehatan ditandai oleh meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan meng-cover seluruh masyarakat Gorontalo,” ujar Darda yang juga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KPBU.
Nilai investasi proyek RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sebesar Rp579,19 miliar yang terdiri dari biaya pembangunan gedung rumah sakit, biaya alat kesehatan dan pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), serta biaya lain-lain. ( Baca juga:Polri Buru 4 Laskar FPI yang Diduga Kabur saat Baku Tembak )
Adapun skema pengembalian investasi dilakukan melalui pembayaran atas ketersediaan layanan atau pembayaran dengan masa kerja sama selama 20 tahun. Pengumuman prakualifikasi akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Tahap konstruksinya sendiri ditargetkan dimulai pada tahun 2022 dan rumah sakit diharapkan beroperasi pada tahun 2024.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan proses pengadaan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU) yang diselenggarakan pertengahan tahun 2020. Hasil pelelangan badan usaha pelaksana (BUP) dinyatakan gagal pada tanggal 3 September 2020, karena tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.
BKPM sebagai garda terdepan dalam pengawalan investasi akan mengawal investor end-to-end. Dimulai dari tahapan promosi, pengawalan layanan perizinan, mengawal dalam rangka financial close, hingga mengawal sampai tahap produksi.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan menyampaikan bahwa pihaknya sebagai anggota kantor bersama KPBU bertanggung jawab dalam promosi dan pendampingan proyek-proyek KPBU yang ditawarkan. Peningkatan pelayanan kesehatan saat ini sedang menjadi salah satu prioritas di tengah kondisi pandemi. ( Baca juga:Ubah Wajah Investasi RI, BKPM Lakukan Hal Ini )
"Kegiatan ini akan memberikan informasi tentang proyek KPBU RSUD dr. Hasri Ainun Habibie yang dapat digali oleh para investor sebagai pertimbangan dalam investasi. Selain itu, juga dapat menjadi sarana untuk berdiskusi satu dengan lainnya sebagai peluang untuk bekerja sama dalam investasi di proyek ini,” ujar Nurul Ichwan dalam keterangan resminya, Jumat (11/12/2020).
Kegiatan Market Sounding diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, organisasi internasional, dan lembaga keuangan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menyatakan bahwa Provinsi Gorontalo terus berupaya menggenjot laju pembangunan daerah untuk meningkatkan kinerja indikator makro, termasuk penyediaan infrastruktur dasar. RSUD rencananya dikembangkan menjadi tipe B, dengan sekitar 500 tempat tidur (tahap awal 50% tempat tidur), layanan spesialis minimal delapan spesialis (dari 13 pelayanan spesialis), tenaga dokter spesialis dasar, yaitu tenaga dokter spesialis empat besar ditambah dengan spesialis lainnya.
“Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang penting KPBU dalam mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai bidang pembangunan. Khusus untuk bidang kesehatan ditandai oleh meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan meng-cover seluruh masyarakat Gorontalo,” ujar Darda yang juga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KPBU.
Nilai investasi proyek RSUD dr. Hasri Ainun Habibie sebesar Rp579,19 miliar yang terdiri dari biaya pembangunan gedung rumah sakit, biaya alat kesehatan dan pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS), serta biaya lain-lain. ( Baca juga:Polri Buru 4 Laskar FPI yang Diduga Kabur saat Baku Tembak )
Adapun skema pengembalian investasi dilakukan melalui pembayaran atas ketersediaan layanan atau pembayaran dengan masa kerja sama selama 20 tahun. Pengumuman prakualifikasi akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Tahap konstruksinya sendiri ditargetkan dimulai pada tahun 2022 dan rumah sakit diharapkan beroperasi pada tahun 2024.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan proses pengadaan kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU) yang diselenggarakan pertengahan tahun 2020. Hasil pelelangan badan usaha pelaksana (BUP) dinyatakan gagal pada tanggal 3 September 2020, karena tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.
BKPM sebagai garda terdepan dalam pengawalan investasi akan mengawal investor end-to-end. Dimulai dari tahapan promosi, pengawalan layanan perizinan, mengawal dalam rangka financial close, hingga mengawal sampai tahap produksi.
(uka)
tulis komentar anda