Muhammadiyah dan BSI Disarankan untuk Sinergikan Data UMKM
Rabu, 06 Januari 2021 - 01:59 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi XI Puteri Anetta Komarudin mengimbau jajaran pengurus PP Muhammadiyah untuk menyinergikan data UMKM bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) . Langkah itu penting agar ekonomi umat, khususnya UMKM dapat semakin berkembang. ( Baca juga:Respon Sikap Muhammadiyah ke BSI, Anggota DPR: Yang Dibutuhkan Kontribusi Pemikiran )
"PP Muhammadiyah dikenal menaruh perhatian yang serius dalam pengembangan ekonomi umat dan UMKM. Dengan begitu, kita harapkan sektor keuangan dan perbankan syariah Indonesia semakin berkembang dan berdaya saing," ujar Puteri, kemarin (5/1) di Jakarta.
Berikutnya dia juga mengingatkan agar pengurus PP Muhammadiyah melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum mengeksekusi rencana memisahkan diri dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Mengingat perbankan merupakan bisnis yang memiliki aturan teknis kompleks atau kategori high regulated industry.
"Tentu saja PP Muhammadiyah perlu mengkaji secara komprehensif atas wacana penarikan dana yang ditempatkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga rencana inisiasi pendirian bank syariah," tambah Puteri.
Secara khusus dia menyebutkan ada beberapa hal teknis perbankan yang tidak bisa sembarangan dilakukan. Salah satunya, pemenuhan persyaratan pendirian bank umum syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk, besaran modal intinya karena nantinya akan menentukan kategori bank tersebut dan otomatis turut berpengaruh terhadap cakupan produk dan layanan, hingga daya saing bank.
Di sisi lain BSI juga perlu melakukan analisis dampak secara mendalam terhadap kondisi likuiditas bank dan pengembangan bisnis ke depan. Apalagi di tengah krisis seperti ini, peran likuiditas sangat krusial dalam menyangga penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor riil. OJK pun mencatat penyaluran kredit masih lesu bahkan terkontraksi minus 0,47% (yoy) pada Oktober 2020. ( Baca juga:Hasil Uji BPOM Ungkap Vaksin Sinovac Cukup Aman )
"Untuk itu, saya rasa kajian-kajian tersebut perlu disinergikan satu sama lain untuk menjaga ketahanan perbankan syariah nasional," katanya.
"PP Muhammadiyah dikenal menaruh perhatian yang serius dalam pengembangan ekonomi umat dan UMKM. Dengan begitu, kita harapkan sektor keuangan dan perbankan syariah Indonesia semakin berkembang dan berdaya saing," ujar Puteri, kemarin (5/1) di Jakarta.
Berikutnya dia juga mengingatkan agar pengurus PP Muhammadiyah melakukan kajian yang lebih mendalam sebelum mengeksekusi rencana memisahkan diri dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Mengingat perbankan merupakan bisnis yang memiliki aturan teknis kompleks atau kategori high regulated industry.
"Tentu saja PP Muhammadiyah perlu mengkaji secara komprehensif atas wacana penarikan dana yang ditempatkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga rencana inisiasi pendirian bank syariah," tambah Puteri.
Secara khusus dia menyebutkan ada beberapa hal teknis perbankan yang tidak bisa sembarangan dilakukan. Salah satunya, pemenuhan persyaratan pendirian bank umum syariah sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk, besaran modal intinya karena nantinya akan menentukan kategori bank tersebut dan otomatis turut berpengaruh terhadap cakupan produk dan layanan, hingga daya saing bank.
Di sisi lain BSI juga perlu melakukan analisis dampak secara mendalam terhadap kondisi likuiditas bank dan pengembangan bisnis ke depan. Apalagi di tengah krisis seperti ini, peran likuiditas sangat krusial dalam menyangga penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor riil. OJK pun mencatat penyaluran kredit masih lesu bahkan terkontraksi minus 0,47% (yoy) pada Oktober 2020. ( Baca juga:Hasil Uji BPOM Ungkap Vaksin Sinovac Cukup Aman )
"Untuk itu, saya rasa kajian-kajian tersebut perlu disinergikan satu sama lain untuk menjaga ketahanan perbankan syariah nasional," katanya.
(uka)
Lihat Juga :
tulis komentar anda