Program Infrastruktur Kerakyatan PUPR Diharap Serap 777.206 Tenaga Kerja
Senin, 11 Januari 2021 - 11:41 WIB
Di Bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp3,01 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan senilai Rp1,05 triliun, preservasi jembatan sebesar Rp 460 miliar, dan revitalisasi drainase jalan sebesar Rp1,5 triliun. Pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) yang tersebar di 34 provinsi.
Baca Juga : ALFI Apresiasi Komitmen Pemerintah Siapkan Infrastruktur Strategis Layanan Logistik
Kemudian Bidang Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp3,36 triliun yang digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa dengan anggaran Rp910 miliar, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dengan dana Rp1,56 triliun dan akan dilaksanakan di 1.260 lokasi, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 147 lokasi dengan anggaran Rp90 miliar, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 261 kelurahan dengan anggaran Rp260 miliar.
Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp2,46 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya.
Baca Juga : ALFI Apresiasi Komitmen Pemerintah Siapkan Infrastruktur Strategis Layanan Logistik
Kemudian Bidang Permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp3,36 triliun yang digunakan untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.390 desa dengan anggaran Rp910 miliar, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dengan dana Rp1,56 triliun dan akan dilaksanakan di 1.260 lokasi, Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di 147 lokasi dengan anggaran Rp90 miliar, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan sebesar Rp540 miliar, serta Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di 261 kelurahan dengan anggaran Rp260 miliar.
Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan oleh Ditjen Perumahan melalui program rumah subsidi atau dikenal dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit. Pada TA 2021 dialokasikan sebesar Rp2,46 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya.
(her)
Lihat Juga :