Tak Kendor oleh Pandemi, Digitalisasi SPBU Pertamina Diapresiasi
Jum'at, 15 Januari 2021 - 16:11 WIB
Proses digitalisasi SPBU oleh Pertamina dinilai berjalan dengan baik meski dihadang oleh pandemi yang masih berlangsung hingga kini. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai proses digitalisasi SPBU oleh PT Pertamina (Persero) dinilai telah berjalan dengan baik, khususnya di tengah pandemi yang masih berlangsung.
Hal itu diutarakannya menanggapi penilaian BPH Migas belum lama ini terkait perkembangan pencatatan nopol kendaraan bermotor pada IT nozzle SPBU yang dilakukan Pertamina. BPH migas menilai pencatatan nopol kendaraan bermotor tersebut masih minim.
"Proses pekerjaan digitalisasi menjadi terbatas karena banyak daerah yang memberlakukan pembatasan sosial serta pengiriman material dari luar menjadi tertunda, mengingat yang harus dilakukan digitalisasi sebanyak 5.518 SPBU di seluruh Indonesia," ujar Mamit di Jakarta, Jumat (15/1/2021).
Mamit juga menyoroti kondisi SPBU yang akan didigitalisasi, dimana sarana dan fasilitas dispenser berbeda-beda sehingga perlu adanya perlakuan khusus. "SPBU itu memiliki dispenser yang berbeda-beda, bahkan harus diperbaiki jika ingin diintegrasikan dengan sistem digital ini," ujar Mamit.
Mamit mengapresiasi Pertamina terkait dengan perkembangan integrasi program digitilisasi ini mengingat sampai Januari 2021, tercatat telah mencapai 100% SPBU. Itu berarti sebanyak 5.518 SPBU sudah terintegrasi dengan sistem Pertamina.
"Terkait dengan pencatatan nopol kendaraan bermotor dimana saat ini Pertamina masih menggunakan perangkat digitalisasi (EDC), saya kira ini merupakan upaya yang sangat baik dan bisa segera diselesaikan untuk 5.518 SPBU mengingat saat ini belum 100%," urainya.
Perihal sinergi BUMN antara Pertamina dengan Telkom, menurut Mamit merupakan langkah yang sangat bagus dan bisa diteruskan untuk SPBU-SPBU yang lain. Apalagi program digitalisasi dilaksanakan dengan sistem manage service, dimana seluruh investasi program digitalisasi di tanggung oleh Telkom dan kemudian Pertamina membayar Telkom berdasarkan setiap liter BBM yang masuk kedalam dashboard.
Terkait dengan profiling konsumen pengguna BBM subsidi yang saat ini menggunakan EDC sebagai alat input nopol kendaraan, Mamit mengharapkan ke depan agar Pertamina dapat berkoordinasi dengan Korlantas Polri sehingga data nopol tersebut adalah benar.
"Melalui koordinasi ini, diharapkan kendaraan yang menggunakan BBM subsidi adalah tepat sasaran dan kendaraan yang layak mendapatkan subisidi," tandasnya.
Hal itu diutarakannya menanggapi penilaian BPH Migas belum lama ini terkait perkembangan pencatatan nopol kendaraan bermotor pada IT nozzle SPBU yang dilakukan Pertamina. BPH migas menilai pencatatan nopol kendaraan bermotor tersebut masih minim.
"Proses pekerjaan digitalisasi menjadi terbatas karena banyak daerah yang memberlakukan pembatasan sosial serta pengiriman material dari luar menjadi tertunda, mengingat yang harus dilakukan digitalisasi sebanyak 5.518 SPBU di seluruh Indonesia," ujar Mamit di Jakarta, Jumat (15/1/2021).
Mamit juga menyoroti kondisi SPBU yang akan didigitalisasi, dimana sarana dan fasilitas dispenser berbeda-beda sehingga perlu adanya perlakuan khusus. "SPBU itu memiliki dispenser yang berbeda-beda, bahkan harus diperbaiki jika ingin diintegrasikan dengan sistem digital ini," ujar Mamit.
Mamit mengapresiasi Pertamina terkait dengan perkembangan integrasi program digitilisasi ini mengingat sampai Januari 2021, tercatat telah mencapai 100% SPBU. Itu berarti sebanyak 5.518 SPBU sudah terintegrasi dengan sistem Pertamina.
"Terkait dengan pencatatan nopol kendaraan bermotor dimana saat ini Pertamina masih menggunakan perangkat digitalisasi (EDC), saya kira ini merupakan upaya yang sangat baik dan bisa segera diselesaikan untuk 5.518 SPBU mengingat saat ini belum 100%," urainya.
Perihal sinergi BUMN antara Pertamina dengan Telkom, menurut Mamit merupakan langkah yang sangat bagus dan bisa diteruskan untuk SPBU-SPBU yang lain. Apalagi program digitalisasi dilaksanakan dengan sistem manage service, dimana seluruh investasi program digitalisasi di tanggung oleh Telkom dan kemudian Pertamina membayar Telkom berdasarkan setiap liter BBM yang masuk kedalam dashboard.
Terkait dengan profiling konsumen pengguna BBM subsidi yang saat ini menggunakan EDC sebagai alat input nopol kendaraan, Mamit mengharapkan ke depan agar Pertamina dapat berkoordinasi dengan Korlantas Polri sehingga data nopol tersebut adalah benar.
"Melalui koordinasi ini, diharapkan kendaraan yang menggunakan BBM subsidi adalah tepat sasaran dan kendaraan yang layak mendapatkan subisidi," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda