Proyek Ibu Kota Baru Berlanjut, Bukan Pakai Duit Pemerintah Tapi Swasta
Selasa, 09 Februari 2021 - 18:18 WIB
Kementerian PPN/Bappenas memastikan, pengerjaan megaproyek Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tetap akan berlanjut. Tapi tak akan menggunakan dana APBN semata untuk kelanjutannya, melainkan investasi swasta. Foto/Dok
JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan, pengerjaan megaproyek Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tetap akan berlanjut. Kepala Bappenas , Suharso Manoarfa mengatakan, pemerintah tak akan menggunakan dana APBN semata untuk kelanjutannya, melainkan dengan bergantung pada investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT).
"Pemerintah memastikan tak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di Ibu Kota baru. Kalau Ibu Kota negara bisa menjadi pilihan dalam menggenjot investasi, kenapa tidak," ujar Suharso dalam konferensi pers di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Kata dia, pengerjaan Ibu Kota baru akan dimulai pasca wabah pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan. Utamanya dengan menekan angka reproduksi efektif/penularan di bawah 1%.
"Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Ya tadi, artinya kita bisa mencapai 0,9 persen. Ini bisa kita capai dengan disiplin yang tinggi, agar herd immunity tercapai pada bulan September 2021," ungkapnya.
Menurut dia, pengerjaan awal Ibu Kota baru akan difokuskan untuk proyek perumahan dan perkantoran yang targetnya rampung pada 2024. Secara perkiraan, nilai dana yang dibutuhkan sebesar Rp600 triliun, atau 25% dari total kebutuhan proyek Ibu Kota baru.
"Ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun. Tapi cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta," bebernya.
Suharso menilai, proyek infrastruktur Ibu Kota baru juga akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Termasuk dapat menyerap antara 1,2-1,3 juta tenaga kerja.
"Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta. Industri akan berkembang, semen, paku besi, interior, kunci, anak kunci, semua akan bergerak dan ini akan menarik 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," tandasnya.
"Pemerintah memastikan tak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di Ibu Kota baru. Kalau Ibu Kota negara bisa menjadi pilihan dalam menggenjot investasi, kenapa tidak," ujar Suharso dalam konferensi pers di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Kata dia, pengerjaan Ibu Kota baru akan dimulai pasca wabah pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan. Utamanya dengan menekan angka reproduksi efektif/penularan di bawah 1%.
"Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Ya tadi, artinya kita bisa mencapai 0,9 persen. Ini bisa kita capai dengan disiplin yang tinggi, agar herd immunity tercapai pada bulan September 2021," ungkapnya.
Menurut dia, pengerjaan awal Ibu Kota baru akan difokuskan untuk proyek perumahan dan perkantoran yang targetnya rampung pada 2024. Secara perkiraan, nilai dana yang dibutuhkan sebesar Rp600 triliun, atau 25% dari total kebutuhan proyek Ibu Kota baru.
"Ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun. Tapi cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta," bebernya.
Suharso menilai, proyek infrastruktur Ibu Kota baru juga akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Termasuk dapat menyerap antara 1,2-1,3 juta tenaga kerja.
"Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta. Industri akan berkembang, semen, paku besi, interior, kunci, anak kunci, semua akan bergerak dan ini akan menarik 1,2 sampai 1,3 juta pekerja," tandasnya.
(akr)
tulis komentar anda