Butuh Rp780 Triliun Tuntaskan Backlog Perumahan, Duitnya Dari Mana?
Rabu, 10 Februari 2021 - 00:37 WIB
Pemerintah menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp780 triliun. Foto/Dok
JAKARTA - Pemerintah menargetkan penurunan angka backlog rumah atau defisit rumah di Indonesia menjadi 5 juta pada tahun 2024. Saat ini, angka backlog diperkirakan masih 11,4 juta.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp780 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan swasta.
Oleh karena itu lanjut Ma'ruf, untuk mewujudkan target tersebut pemerintah tidak bisa menjalankannya sendiri. Butuh pemangku kepentingan lainya di sektor properti termasuk dari asosiasi.
"Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah tentunya tidak bisa menjalankannya sendiri. Dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI," ujarnya dalam acara Munas APERSI secara virtual.
Menurut Ma'ruf, permasalahan backlog atau kebutuhan rumah ini perlu segera diselesaikan. Karena, angka backlog bisa bertambah setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia.
Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa mengatasinya. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa langkah untuk bisa mengatasi hal tersebut.
Misalnya adalah dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah. Ada berbagai macam skema bantuan pembiayaan untuk masyarakat dari mulai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka.
Tak hanya dari sisi pembiayaan, pemerintah juga melakukan reformasi birokrasi dan perizinan. Tujuannya adalah untuk semakin mempermudah perizinan untuk pembangunan rumah subsidi kepada masyarakat.
"Apalagi menurut informasi yang saya terima, mayoritas anggota APERSI saat ini merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional," jelasnya.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp780 triliun. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan swasta.
Oleh karena itu lanjut Ma'ruf, untuk mewujudkan target tersebut pemerintah tidak bisa menjalankannya sendiri. Butuh pemangku kepentingan lainya di sektor properti termasuk dari asosiasi.
"Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah tentunya tidak bisa menjalankannya sendiri. Dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan di sektor perumahan, yang dalam hal ini salah satunya adalah pengembang yang tergabung dalam APERSI," ujarnya dalam acara Munas APERSI secara virtual.
Menurut Ma'ruf, permasalahan backlog atau kebutuhan rumah ini perlu segera diselesaikan. Karena, angka backlog bisa bertambah setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia.
Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa mengatasinya. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan beberapa langkah untuk bisa mengatasi hal tersebut.
Misalnya adalah dengan memberikan bantuan pembiayaan kepemilikan rumah. Ada berbagai macam skema bantuan pembiayaan untuk masyarakat dari mulai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka.
Tak hanya dari sisi pembiayaan, pemerintah juga melakukan reformasi birokrasi dan perizinan. Tujuannya adalah untuk semakin mempermudah perizinan untuk pembangunan rumah subsidi kepada masyarakat.
"Apalagi menurut informasi yang saya terima, mayoritas anggota APERSI saat ini merupakan pelaku utama dalam penyediaan perumahan sederhana, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan perumahan nasional," jelasnya.
(akr)
tulis komentar anda