Skema Pembiayaan Gadai Bisa Jaga Perekonomian Masyarakat
Rabu, 24 Februari 2021 - 20:34 WIB
Pembiayaan dengan skema gadai yang tidak memerlukan syarat berbelit menjadi pilihan masyarat bawah. Foto/Dok.
JAKARTA - Skema pembiayaan gadai yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) menjadi andalan masyarakat dalam memenuhi atau mengisi kebutuhan pendanaan bagi keberlangsungan rumah tangga maupun penghidupan. Skema ini juga terbukti menggerakan roda perejonomian masyarakat di lapisan bawah.
(Baca Juga : Hari Ini Harga Emas Kembali Stagnan, Ini Rinciannya! )
Ekonomi INDEF Bima Yudhistira menilai, Pegadaian layak dipertahankan karena ini sangat membantu masyarakat kecil atau masuk kategori mikro dan ultra mikro. "Gadai ini bagi masyarakat Indonesia berfungsi untuk menjaga ketahanan keberlangsung dinamika kehidupan masyarakat Indonesia di kalangan menengah kebawah,''ujarnya di Jakarta, Kamis (24/2/2021).
Pegadaian selama ini juga dikenal menjalankan fungsi yang memberikan layanan pinjaman untuk mengatasi praktik pinjaman tidak wajar di tengah masyarakat. Apabila fungsi Pegadaian dan skema pembiayaan gadai ini ditutup seiring dengan rencana pemberdayaan ekonomi melalui sistem perbankan maka masyarakat akan kehilangan peluang untuk mendapatkan pinjaman yang mudah dan murah.
(Baca Juga : Ambyar! Gara-gara Bitcoin dan Saham, Bos Tesla Rugi Rp212 Triliun )
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, rencana konsolidasi Pegadaian dengan institusi lain kurang bermanfaat. Sebab, menurut dia, bisnis Pegadaian memiliki karakteristik yang berbeda meskipun target pasarnya ada kesamaan. "Justru akan mengurangi efektivitas program masing-masing lembaga yang sesungguhnya saat ini sudah cukup baik,"papar Piter. Dia menilai, agar tidak terjadi saling tumpang tindih dan dalam menggarap pasar, bisa saja skema yang dipilih adalah dalam bentuk kerjasama.
(Baca Juga : Antam Jual Dinar dan Dirham, Buat Investasi Bukan Alat Tukar )
Sedangkan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati terhadap rencana penggabungan perusahaan dengan skema holding atau akuisisi . Menurut Jerry, harus ada kajian komprehensif atas rencana penggabungan perusahaan tersebut. "Selain itu, rencana ini juga harus berjalan transparan dan diumumkan kepada publik. Seluruh nasabah harus diberitahu secara resmi terkait rencana penggabungan ini,"ujar Jerry. Dia juga mengingatkan agar jangan sampai rencana penggabungan itu nantinya menimbulkan konflik kepentingan. "Karena itu, proses holding tersebut harus berjalan transparan dan terbuka,"sebutnya.
(Baca Juga : Hari Ini Harga Emas Kembali Stagnan, Ini Rinciannya! )
Ekonomi INDEF Bima Yudhistira menilai, Pegadaian layak dipertahankan karena ini sangat membantu masyarakat kecil atau masuk kategori mikro dan ultra mikro. "Gadai ini bagi masyarakat Indonesia berfungsi untuk menjaga ketahanan keberlangsung dinamika kehidupan masyarakat Indonesia di kalangan menengah kebawah,''ujarnya di Jakarta, Kamis (24/2/2021).
Pegadaian selama ini juga dikenal menjalankan fungsi yang memberikan layanan pinjaman untuk mengatasi praktik pinjaman tidak wajar di tengah masyarakat. Apabila fungsi Pegadaian dan skema pembiayaan gadai ini ditutup seiring dengan rencana pemberdayaan ekonomi melalui sistem perbankan maka masyarakat akan kehilangan peluang untuk mendapatkan pinjaman yang mudah dan murah.
(Baca Juga : Ambyar! Gara-gara Bitcoin dan Saham, Bos Tesla Rugi Rp212 Triliun )
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai, rencana konsolidasi Pegadaian dengan institusi lain kurang bermanfaat. Sebab, menurut dia, bisnis Pegadaian memiliki karakteristik yang berbeda meskipun target pasarnya ada kesamaan. "Justru akan mengurangi efektivitas program masing-masing lembaga yang sesungguhnya saat ini sudah cukup baik,"papar Piter. Dia menilai, agar tidak terjadi saling tumpang tindih dan dalam menggarap pasar, bisa saja skema yang dipilih adalah dalam bentuk kerjasama.
(Baca Juga : Antam Jual Dinar dan Dirham, Buat Investasi Bukan Alat Tukar )
Sedangkan Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati terhadap rencana penggabungan perusahaan dengan skema holding atau akuisisi . Menurut Jerry, harus ada kajian komprehensif atas rencana penggabungan perusahaan tersebut. "Selain itu, rencana ini juga harus berjalan transparan dan diumumkan kepada publik. Seluruh nasabah harus diberitahu secara resmi terkait rencana penggabungan ini,"ujar Jerry. Dia juga mengingatkan agar jangan sampai rencana penggabungan itu nantinya menimbulkan konflik kepentingan. "Karena itu, proses holding tersebut harus berjalan transparan dan terbuka,"sebutnya.
(ton)
tulis komentar anda