Jokowi-Sri Mulyani Bisa Lihat Langsung Beban Utang BUMN, Erick Segera Kasih Laporan Keuangan
Selasa, 02 Maret 2021 - 17:32 WIB
Laporan keuangan perusahaan BUMN akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang ditarget rampung bulan ini. Foto/Dok
JAKARTA - Laporan keuangan perusahaan BUMN akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Penyusunan laporan keuangan perusahaan ditargetkan rampung Maret 2021.
Baca Juga: Dahlan Iskan Sentil Utang BUMN di Tengah Rencana Rombongan Pelat Merah IPO
Menteri BUMN Erick Thohir justru menyakinkan dalam proses penyusunan laporan keuangan perseroan negara dilakukan secara transparan melalui data-data yang dinilai valid.
"Kami juga terus memperbaiki proses daripada pelaporan secara transparan, Insya Allah bulan ini pertama kali secara tuntas, laporan keuangan perusahaan BUMN itu terdata secara transparan dan akan diserahkan ke Kemenkeu dan ke Pak Presiden di tahun ini," ujar Erick Selasa (2/3/2021).
Erick mengatakan, dalam laporan tersebut nantinya Presiden dan Menteri Keuangan akan melihat langsung data-data ihwal beban utang BUMN hingga kebutuhan pendanaan perseroan untuk penugasan atau aksi korporasi perseroan.
"Jadi Menkeu dan Pak Presiden bisa lihat langsung berapa beban utang BUMN secara transparan ataupun keperluan dari pendanaan yang dilakukan untuk membuat kegiatan-kegiatan apakah itu yang namanya penugasan atau aksi korporasi," kata dia.
Baca Juga: Dahlan Iskan Sentil Utang BUMN di Tengah Rencana Rombongan Pelat Merah IPO
Menteri BUMN Erick Thohir justru menyakinkan dalam proses penyusunan laporan keuangan perseroan negara dilakukan secara transparan melalui data-data yang dinilai valid.
"Kami juga terus memperbaiki proses daripada pelaporan secara transparan, Insya Allah bulan ini pertama kali secara tuntas, laporan keuangan perusahaan BUMN itu terdata secara transparan dan akan diserahkan ke Kemenkeu dan ke Pak Presiden di tahun ini," ujar Erick Selasa (2/3/2021).
Erick mengatakan, dalam laporan tersebut nantinya Presiden dan Menteri Keuangan akan melihat langsung data-data ihwal beban utang BUMN hingga kebutuhan pendanaan perseroan untuk penugasan atau aksi korporasi perseroan.
"Jadi Menkeu dan Pak Presiden bisa lihat langsung berapa beban utang BUMN secara transparan ataupun keperluan dari pendanaan yang dilakukan untuk membuat kegiatan-kegiatan apakah itu yang namanya penugasan atau aksi korporasi," kata dia.
Lihat Juga :