'Asinnya' Kritik Anggota DPR atas Rencana Impor Garam
Senin, 15 Maret 2021 - 13:56 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah berencana kembali melakukan impor garam setelah diputuskan dalam rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Rencana itu ditanggapi anggota dewan dari Komisi IV.
Menurut Ema Umiyyatul Chusnah (anggota Komisi IV DPR) impor garam yang kembali terjadi ini merupakan bentuk nyata dari kegagalan pemerintah dalam meningkatkan potensi garam nasional. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang. ( Baca juga:Menjelang Ramadhan, Impor Beberapa Komoditas Pangan Digenjot )
"Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, rupanya tidak mampu dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan garam di dalam negeri dan memilih mengimpor garam ke negara-negara dengan garis pantainya yang jauh lebih pendek dari negeri ini," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/3/2021).
Kemudian, kata dia, seharusnya, kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bekerja sama dengan kementerian lain, seperti Kementerian BUMN memaksimalkan perusahaan pelat merah di bidang pangan untuk meningkatkan produksi garam.
Menurut Ema Umiyyatul Chusnah (anggota Komisi IV DPR) impor garam yang kembali terjadi ini merupakan bentuk nyata dari kegagalan pemerintah dalam meningkatkan potensi garam nasional. Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki garis pantai terpanjang. ( Baca juga:Menjelang Ramadhan, Impor Beberapa Komoditas Pangan Digenjot )
"Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, rupanya tidak mampu dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan garam di dalam negeri dan memilih mengimpor garam ke negara-negara dengan garis pantainya yang jauh lebih pendek dari negeri ini," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/3/2021).
Kemudian, kata dia, seharusnya, kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa bekerja sama dengan kementerian lain, seperti Kementerian BUMN memaksimalkan perusahaan pelat merah di bidang pangan untuk meningkatkan produksi garam.
Lihat Juga :