Berharap Ada Lompatan Penerima Kredit, Menko Airlangga: Pemerintah Naikkan Plafon KUR UMKM
Senin, 05 April 2021 - 18:51 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO/MNC Media
JAKARTA - Pemerintah terus berusaha untuk memberikan relaksasi kepada UMKM dengan meningkatkan program pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Program tersebut menjadi paket Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terbaru selama masa pandemi Covid-19. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, plafon KUR tanpa agunan kini ditingkatkan dari semula Rp50 juta kini menjadi Rp100 juta.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, KUR tanpa jaminan yang ini angkanya maksimal Rp50 juta dinaikkan plafonnya menjadi maksimal Rp100 juta,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi virtual di Jakarta, Senin (5/4/2021).
Baca Juga: Airlangga Sebut RT Masuk Zona Merah Jika Lebih dari 5 Rumah Terinfeksi Covid
Sementara itu, untuk KUR bagi UMKM, yang semula hanya berkisar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, ditingkatkan menjadi Rp500 juta hingga maksimal Rp20 miliar. Airlangga juga menyebutkan jika selama ini terdapat enam juta pelaku UMKM yang memiliki kredit hingga Rp10 miliar.
Selain itu, pemerintah memberikan target penyaluran kredit UMKM menjadi di atas 30 persen yang diharapkan tercapai pada tahun 2024. Kondisi saat ini target kredit UMKM yang disalurkan masih di kisaran 18 persen-20 persen saja. “Selama ini pendanaan UMKM kita berada di level di 18 hingga 20 persen dari total kredit, saat ini Bapak Presiden meminta bahwa diberikan tantangan yang lebih besar agar ada peningkatan secara lompatan,” tambah Airlangga.
Presiden Jokowi juga berharap, suku bunga KUR untuk UMKM bisa bersaing di angka 6 persen per tahun. Pemerintah, menurut Airlangga, juga berencana memperbesar porsi pemberian penjaminan kredit bagi UMKM baik melalui Askrindo atau Jamkrindo.
Dalam kesempatan tersebut Airlangga juga menyampaikan jika pada tahun 2020 jumlah KUR yang disalurkan mencapai Rp 198,53 triliun. Penyaluran terbesar diberikan kepada kreditur dengan nilai Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.
Kreditur dengan nilai tersebut menurut Airlangga mencapai 65% dari total KUR yang disalurkan atau Rp 128 triliun untuk 3,6 juta nasabah. Sementara untuk KUR kecil sebesar Rp 50 juta sampai Rp 500 juta disalurkan kepada 2,4 juta nasabah dengan nilai total Rp 59 triliun.
Lewat peningkatan plafon tersebut maka diharapkan ke depan penyaluran kredit untuk UMKM bertambah secara signifikan. Baik dalam jumlah kredit yang disalurkan maupun pelaku UMKM atau nasabah yang menerimanya.Di luar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga memberikan subsidi bunga KUR dengan anggaran mencapai Rp10 triliun. Adanya perluasan ini, Airlangga memprediksi akan ada tambahan anggaran pemerintah yang nanti diputuskan bersama.
"Sekarang dialokasikan seperti misalnya KUR untuk tiga persen, sampai enam bulan dan kredit UMKM dengan subsidi juga sampai Juni itu dana yang dipersiapkan sekitar Rp7 triliun, sehingga tentu ada perubahan-perubahan, penambahan yang perlu dan nanti kita bahas lagi secara internal," ujar Airlangga.
Presiden juga berharap UMKM melakukan korporatisasi supaya ke depan tidak lagi menjadi usaha perorangan, tapi dalam bentuk PT atau bentuk koperasi. Ini akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan program bantuan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, KUR tanpa jaminan yang ini angkanya maksimal Rp50 juta dinaikkan plafonnya menjadi maksimal Rp100 juta,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi virtual di Jakarta, Senin (5/4/2021).
Baca Juga: Airlangga Sebut RT Masuk Zona Merah Jika Lebih dari 5 Rumah Terinfeksi Covid
Sementara itu, untuk KUR bagi UMKM, yang semula hanya berkisar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, ditingkatkan menjadi Rp500 juta hingga maksimal Rp20 miliar. Airlangga juga menyebutkan jika selama ini terdapat enam juta pelaku UMKM yang memiliki kredit hingga Rp10 miliar.
Selain itu, pemerintah memberikan target penyaluran kredit UMKM menjadi di atas 30 persen yang diharapkan tercapai pada tahun 2024. Kondisi saat ini target kredit UMKM yang disalurkan masih di kisaran 18 persen-20 persen saja. “Selama ini pendanaan UMKM kita berada di level di 18 hingga 20 persen dari total kredit, saat ini Bapak Presiden meminta bahwa diberikan tantangan yang lebih besar agar ada peningkatan secara lompatan,” tambah Airlangga.
Presiden Jokowi juga berharap, suku bunga KUR untuk UMKM bisa bersaing di angka 6 persen per tahun. Pemerintah, menurut Airlangga, juga berencana memperbesar porsi pemberian penjaminan kredit bagi UMKM baik melalui Askrindo atau Jamkrindo.
Dalam kesempatan tersebut Airlangga juga menyampaikan jika pada tahun 2020 jumlah KUR yang disalurkan mencapai Rp 198,53 triliun. Penyaluran terbesar diberikan kepada kreditur dengan nilai Rp 10 juta hingga Rp 50 juta.
Kreditur dengan nilai tersebut menurut Airlangga mencapai 65% dari total KUR yang disalurkan atau Rp 128 triliun untuk 3,6 juta nasabah. Sementara untuk KUR kecil sebesar Rp 50 juta sampai Rp 500 juta disalurkan kepada 2,4 juta nasabah dengan nilai total Rp 59 triliun.
Lewat peningkatan plafon tersebut maka diharapkan ke depan penyaluran kredit untuk UMKM bertambah secara signifikan. Baik dalam jumlah kredit yang disalurkan maupun pelaku UMKM atau nasabah yang menerimanya.Di luar program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga memberikan subsidi bunga KUR dengan anggaran mencapai Rp10 triliun. Adanya perluasan ini, Airlangga memprediksi akan ada tambahan anggaran pemerintah yang nanti diputuskan bersama.
"Sekarang dialokasikan seperti misalnya KUR untuk tiga persen, sampai enam bulan dan kredit UMKM dengan subsidi juga sampai Juni itu dana yang dipersiapkan sekitar Rp7 triliun, sehingga tentu ada perubahan-perubahan, penambahan yang perlu dan nanti kita bahas lagi secara internal," ujar Airlangga.
Presiden juga berharap UMKM melakukan korporatisasi supaya ke depan tidak lagi menjadi usaha perorangan, tapi dalam bentuk PT atau bentuk koperasi. Ini akan memudahkan UMKM untuk mendapatkan program bantuan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah.
(nng)
tulis komentar anda