Bakal Ada Satgas THR untuk Pantau Pengusaha yang Suka Ngeles
Rabu, 14 April 2021 - 16:20 WIB
Foto/ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea hari ini mendatangi istana. Dia mengaku bertemu dengan beberapa menteri di istana.
“Dengan pemerintah, dengan beberapa menteri. Dan juga kita menyampaikan bahwa harapan kita, pemerintah pada saat ini, dan kita juga sampaikan soal omnibus law,” katanya, Rabu (14/4/2021).
Dia mengatakan bahwa salah satu yang dibahas berkaitan dengan tunjangan hari raya (THR) . Seperti diketahui, saat ini THR tengah menjadi polemik jelang Lebaran. ( Baca juga: Pimpinan DPR Minta Perusahaan Bayar THR Pekerja Sesuai Aturan )
“Juga membahas soal THR yang menjadi polemik sekarang dan semoga Menaker segera menerbitkan Satgas THR yang diisi oleh buruh dan pengusaha. Jadi ada kesimbangan. Bukan hanya pemerintah,” ungkapnya.
Andi mengatakan bahwa jika Satgas THR diisi tiga pihak maka akan berimbang dalam menangani persoalan THR. Dengan begitu dapat diketahui mana saja perusahaan yang mampu dan tidak memberikan THR.
“Karena itu kita minta di tahun 2021 Satgas THR diisi oleh tiga pihak, yaitu pemerintah, buruh dan pengusaha agar bisa berimbang. Jadi bisa netral dan bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang. Dari pengusaha memberikan argumentasi, dari federasi buruh juga memberikan argumentasi yang tepat. Dan kita bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu atau tidak memberikan THR,” paparnya.
Dia menekankan pentingnya pengawasan dalam pemberian THR ini. Namun paling tepat hal ini diawasi oleh pemerintah, pengusaha, dan buruh. ( Baca juga: Sssttt! Besok Tarif Peti Kemas di Tanjung Priok Naik )
“Yang penting yang terbaik pengawasan itu ada dan melekat dan juga harus diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR secara utuh,” tuturnya.
Dia menyebut masih ada perusahaan yang masih mencicil THR dari tahun 2020 sampai hari ini.“Maka dari itu harus ada penegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kalau ada perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik,” pungkasnya.
“Dengan pemerintah, dengan beberapa menteri. Dan juga kita menyampaikan bahwa harapan kita, pemerintah pada saat ini, dan kita juga sampaikan soal omnibus law,” katanya, Rabu (14/4/2021).
Dia mengatakan bahwa salah satu yang dibahas berkaitan dengan tunjangan hari raya (THR) . Seperti diketahui, saat ini THR tengah menjadi polemik jelang Lebaran. ( Baca juga: Pimpinan DPR Minta Perusahaan Bayar THR Pekerja Sesuai Aturan )
“Juga membahas soal THR yang menjadi polemik sekarang dan semoga Menaker segera menerbitkan Satgas THR yang diisi oleh buruh dan pengusaha. Jadi ada kesimbangan. Bukan hanya pemerintah,” ungkapnya.
Andi mengatakan bahwa jika Satgas THR diisi tiga pihak maka akan berimbang dalam menangani persoalan THR. Dengan begitu dapat diketahui mana saja perusahaan yang mampu dan tidak memberikan THR.
“Karena itu kita minta di tahun 2021 Satgas THR diisi oleh tiga pihak, yaitu pemerintah, buruh dan pengusaha agar bisa berimbang. Jadi bisa netral dan bisa memberikan masukan-masukan yang benar-benar seimbang. Dari pengusaha memberikan argumentasi, dari federasi buruh juga memberikan argumentasi yang tepat. Dan kita bisa melihat sama-sama perusahaan ini mampu atau tidak memberikan THR,” paparnya.
Dia menekankan pentingnya pengawasan dalam pemberian THR ini. Namun paling tepat hal ini diawasi oleh pemerintah, pengusaha, dan buruh. ( Baca juga: Sssttt! Besok Tarif Peti Kemas di Tanjung Priok Naik )
“Yang penting yang terbaik pengawasan itu ada dan melekat dan juga harus diberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan THR secara utuh,” tuturnya.
Dia menyebut masih ada perusahaan yang masih mencicil THR dari tahun 2020 sampai hari ini.“Maka dari itu harus ada penegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kalau ada perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik,” pungkasnya.
(uka)
tulis komentar anda