Proyek Baru BUMN, Bisa Hemat Devisa Rp9,7 Triliun dan Serap 10.000 Tenaga Kerja
Selasa, 11 Mei 2021 - 13:28 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/Dok. SINDOnews
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membawa sejumlah kabar gembira dari kunjungan kerja terbarunya ke Amerika Serikat (AS). Di bidang energi, Erick menyiratkan adanya kerja sama RI-AS berupa proyek gasifikasi batubara atau coal to DME yang bisa menghemat cadangan devisa hingga Rp9,7 triliun per tahun dan mampu menyerap 10.000 tenaga kerja baru di dalam negeri.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan Processing Service Agreement antara PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk dan Air Products & Chemical Inc. (Air Products) dalam proyek strategis gasifikasi batubara.
"Gasifikasi batubara merupakan salah satu wujud upaya meningkatkan perekonomian nasional secara umum. Selain memaksimalkan potensi yang dimiliki, proyek ini juga akan menghilangkan ketergantungan terhadap impor," ujar Erick dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Dia menambahkan, gasifikasi batubara memiliki nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro yakni memperbaiki neraca perdagangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, hingga menghemat cadangan devisa. Karena itu dia berharap kerja sama ini akan menjadi salah satu bagian dari momentum kebangkitan perekonomian nasional.
"Dengan memastikan tersedianya kebutuhan energi yang mandiri, kita berharap sektor makro dan mikro dapat terus tumbuh dan menjadi pilar perekonomian nasional," tegasnya.
Dia menjelaskan, dalam proyek gasifikasi batubara tersebut, Pertamina berperan sebagai perusahaan yang tak hanya bergerak untuk memastikan ketahanan energi, namun juga menjadi motor penggerak industri energi agar tetap mampu beroperasi optimal.
Menurut Erick, pemerintah akan menggelontorkan insentif untuk memuluskan proyek hilirisasi batubara tersebut. Selain royalti 0 persen yang ditegaskan dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, pemerintah juga menyiapkan harga khusus batubara untuk hilirisasi dan skema subsidi bagi produk Dimethyl Ether (DME) yang akan dipakai untuk substitusi LPG.
"Selain akan memaksimalkan produk batubara, proyek ini juga akan menggeliatkan sektor energi yang mana misi Indonesia adalah untuk memastikan ketahanan nasional dan menghilangkan ketergantungan pada produk impor," tambahnya.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan kesepakatan Processing Service Agreement antara PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk dan Air Products & Chemical Inc. (Air Products) dalam proyek strategis gasifikasi batubara.
"Gasifikasi batubara merupakan salah satu wujud upaya meningkatkan perekonomian nasional secara umum. Selain memaksimalkan potensi yang dimiliki, proyek ini juga akan menghilangkan ketergantungan terhadap impor," ujar Erick dalam keterangannya, Selasa (11/5/2021).
Dia menambahkan, gasifikasi batubara memiliki nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro yakni memperbaiki neraca perdagangan, mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, hingga menghemat cadangan devisa. Karena itu dia berharap kerja sama ini akan menjadi salah satu bagian dari momentum kebangkitan perekonomian nasional.
"Dengan memastikan tersedianya kebutuhan energi yang mandiri, kita berharap sektor makro dan mikro dapat terus tumbuh dan menjadi pilar perekonomian nasional," tegasnya.
Dia menjelaskan, dalam proyek gasifikasi batubara tersebut, Pertamina berperan sebagai perusahaan yang tak hanya bergerak untuk memastikan ketahanan energi, namun juga menjadi motor penggerak industri energi agar tetap mampu beroperasi optimal.
Menurut Erick, pemerintah akan menggelontorkan insentif untuk memuluskan proyek hilirisasi batubara tersebut. Selain royalti 0 persen yang ditegaskan dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, pemerintah juga menyiapkan harga khusus batubara untuk hilirisasi dan skema subsidi bagi produk Dimethyl Ether (DME) yang akan dipakai untuk substitusi LPG.
"Selain akan memaksimalkan produk batubara, proyek ini juga akan menggeliatkan sektor energi yang mana misi Indonesia adalah untuk memastikan ketahanan nasional dan menghilangkan ketergantungan pada produk impor," tambahnya.
(fai)
tulis komentar anda