Pembangunan Kilang Tuban Butuh Dukungan Akses Distribusi Hingga Insentif
Senin, 31 Mei 2021 - 22:25 WIB
Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono mengatakan, pembangunan proyek kilang baru atau Grass Root Refinery Tuban (GRR Tuban) membutuhkan beberapa dukungan mulai dari akses distribusi, sambungan listrik, hingga insentif.
Pertama, akses distribusi melalui high speed road dan rel kereta api. Ini mengacu pada Perpres Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan yang dimaksud.
Akses guna pengiriman produk bervolume tinggi secara sustain. Akses yang dimaksud juga termasuk perbaikan dan perluasan infrastruktur jalan kabupaten Tuban, Jawa Timur.
"Saat ini kami sedang melaksanakan studi kelayakan pengembangan infrastruktur tol dan rel oleh LAPI ITB, berkoordinasi dengan kementerian terkait, yaitu BKPM, PUPR, dan Perhubungan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (31/5/2021).
Dia melanjutkan, dukungan kedua terkait sambungan listrik ke grid untuk emergency connection. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk membangun jaringan transmisi SUTT 500 kV mendekati lokasi proyek GRR Tuban yang diharapkan akan menjadi Industrial Park beserta turunan industri lain.
Ketiga, dukungan dalam hal perizinan penggunaan lahan Perhutani di lokasi proyek GRR Tuban, yaitu 150 ha untuk camp area (area tempat tinggal sementara) dan 100 ha untuk fabrikasi area melalui skema pinjam pakai atau sewa selama konstruksi proyek.
"Dukungan keempat insentif pajak. Fasilitas tax holiday telah disediakan, namun masih ada beberapa dukungan yang diharapkan seperti jaminan bahwa peraturan tidak berubah selama project life cycle," paparnya.
Terakhir, dibutuhkan dukungan pemerintah dalam hal skema sewa (land lease), agar diizinkan masa sewa selama 50 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan biaya yang wajar. Adapun pembangunan GRR Tuban ditargetkan selesai pada Juni 2027.
Pertama, akses distribusi melalui high speed road dan rel kereta api. Ini mengacu pada Perpres Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan yang dimaksud.
Akses guna pengiriman produk bervolume tinggi secara sustain. Akses yang dimaksud juga termasuk perbaikan dan perluasan infrastruktur jalan kabupaten Tuban, Jawa Timur.
"Saat ini kami sedang melaksanakan studi kelayakan pengembangan infrastruktur tol dan rel oleh LAPI ITB, berkoordinasi dengan kementerian terkait, yaitu BKPM, PUPR, dan Perhubungan," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Senin (31/5/2021).
Dia melanjutkan, dukungan kedua terkait sambungan listrik ke grid untuk emergency connection. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk membangun jaringan transmisi SUTT 500 kV mendekati lokasi proyek GRR Tuban yang diharapkan akan menjadi Industrial Park beserta turunan industri lain.
Ketiga, dukungan dalam hal perizinan penggunaan lahan Perhutani di lokasi proyek GRR Tuban, yaitu 150 ha untuk camp area (area tempat tinggal sementara) dan 100 ha untuk fabrikasi area melalui skema pinjam pakai atau sewa selama konstruksi proyek.
"Dukungan keempat insentif pajak. Fasilitas tax holiday telah disediakan, namun masih ada beberapa dukungan yang diharapkan seperti jaminan bahwa peraturan tidak berubah selama project life cycle," paparnya.
Terakhir, dibutuhkan dukungan pemerintah dalam hal skema sewa (land lease), agar diizinkan masa sewa selama 50 tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan biaya yang wajar. Adapun pembangunan GRR Tuban ditargetkan selesai pada Juni 2027.
(ind)
tulis komentar anda