Rekomendasi Jual Rugi Portofolio BPJS Berdampak ke Pasar Saham
Senin, 05 Juli 2021 - 22:31 WIB
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
JAKARTA - Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar BPJS Ketenagakerjaan melakukan jual rugi alias cut loss enam saham yang menjadi portofolio mereka dinilai bisa menimbulkan masalah.
Mantan Direktur Utama BEI Hasan Zein Mahmud dan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengkritisi adanya instruksi BPK untuk melakukan jual rugi ke enam saham yang menjadi portofolio BPJS Ketenagakerjaan.
Keenam saham tersebut antara lain PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP), dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).
Ia menilai, BPK sebagai lembaga tinggi negara seharusnya mandiri dan bebas, memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Karena, menurutnya cut loss dan profit taking adalah terminologi teknis, jadi bila diucapkan oleh BPK akan berkonotasi komando.
Menurut Hasan, pelaksanaan cut loss dan take profit akan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, bisa langsung mempengaruhi realisasi rugi laba dan akan berdampak pada keuangan negara.
“Apakah BPK bisa dimintai pertanggungan jawab terhadap kerugian atau opportunity profit yang hilang yang diderita BPJS, akibat perintah cut loss atau take profit?” kata Hasan dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Senin (5/7/2021).
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad menyebut jika instruksi cut loss yang disarankan oleh BPK berpotensi merugikan investor.
Menurutnya, keputusan untuk melakukan cut loss maupun take profit sebenarnya sangat tergantung dari pergerakan harga di pasar. “Namun kebijakan tersebut bersifat teknis dan merupakan kewenangan dari direksi dari BPJS. Karena salah satu kiat untuk melokasir resiko adalah dengan meminimalisasi capital loss pada portofolio saham,” jelas Suparji.
Mantan Direktur Utama BEI Hasan Zein Mahmud dan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Suparji Ahmad mengkritisi adanya instruksi BPK untuk melakukan jual rugi ke enam saham yang menjadi portofolio BPJS Ketenagakerjaan.
Keenam saham tersebut antara lain PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP), dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).
Ia menilai, BPK sebagai lembaga tinggi negara seharusnya mandiri dan bebas, memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Karena, menurutnya cut loss dan profit taking adalah terminologi teknis, jadi bila diucapkan oleh BPK akan berkonotasi komando.
Menurut Hasan, pelaksanaan cut loss dan take profit akan secara langsung berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, bisa langsung mempengaruhi realisasi rugi laba dan akan berdampak pada keuangan negara.
“Apakah BPK bisa dimintai pertanggungan jawab terhadap kerugian atau opportunity profit yang hilang yang diderita BPJS, akibat perintah cut loss atau take profit?” kata Hasan dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Senin (5/7/2021).
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad menyebut jika instruksi cut loss yang disarankan oleh BPK berpotensi merugikan investor.
Menurutnya, keputusan untuk melakukan cut loss maupun take profit sebenarnya sangat tergantung dari pergerakan harga di pasar. “Namun kebijakan tersebut bersifat teknis dan merupakan kewenangan dari direksi dari BPJS. Karena salah satu kiat untuk melokasir resiko adalah dengan meminimalisasi capital loss pada portofolio saham,” jelas Suparji.
tulis komentar anda