Selamatkan Indonesia, PPKM Darurat Semoga Bukan Sekedar 'Lip Service'
Selasa, 06 Juli 2021 - 11:05 WIB
Ilustrasi. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi pandemi Covid-19 melalui kebijakan PPKM Darurat . Namun demikian pelakasanaan PPKM Darurat harus dibarengi dengan ketegasan di lapangan bukan sekedar 'lip service' untuk menyelamatkan Indonesia.
"KSPI berada dalam garda terdepan bersama pemerintah untuk menanggulangi Covid-19," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (6/7/2021).
Ia meminta PPKM Darurat bukan hanya sekedar gertakan saja tapi juga harus dibarengi tindakan nyata dan pejabat sebaiknya memberikan contoh terdepan dalam menangani Covid-19. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah memberikan masker dan obat-obatan gratis hingga vitamin kepada masyarakat melalui jaringan klinik atau BPJS Kesehatan khusunya bagi yang sedang isoman di rumah.
Tidak hanya itu, pemerintah diharapkan dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK, merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. Persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK harus dirumuskan dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau gertakan.
Menurutnya, bagi perusahaan yang operasional aktivitasnya 100% bisa dikerjakan di rumah, maka diberlakukan WFH 100%. Perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan hal ini seperti industri start up, jasa perdagangan, kantor pusat industri manufaktur, staf perkantoran, dan industri manufaktur lainnya yang proses produksinya tidak membutuhkan kehadiran buruhnya secara terus-menerus. "Intinya, sebisa mungkin harus dihindari PHK dalam situasi yang sulit ini," tegasnya.
"KSPI berada dalam garda terdepan bersama pemerintah untuk menanggulangi Covid-19," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (6/7/2021).
Ia meminta PPKM Darurat bukan hanya sekedar gertakan saja tapi juga harus dibarengi tindakan nyata dan pejabat sebaiknya memberikan contoh terdepan dalam menangani Covid-19. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah memberikan masker dan obat-obatan gratis hingga vitamin kepada masyarakat melalui jaringan klinik atau BPJS Kesehatan khusunya bagi yang sedang isoman di rumah.
Tidak hanya itu, pemerintah diharapkan dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK, merumahkan karyawan, atau memotong gaji karyawan. Persoalan dilematis mengenai kesehatan dan ekonomi atau ledakan PHK harus dirumuskan dalam kebijakan pemerintah yang tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau gertakan.
Menurutnya, bagi perusahaan yang operasional aktivitasnya 100% bisa dikerjakan di rumah, maka diberlakukan WFH 100%. Perusahaan yang memungkinkan untuk melakukan hal ini seperti industri start up, jasa perdagangan, kantor pusat industri manufaktur, staf perkantoran, dan industri manufaktur lainnya yang proses produksinya tidak membutuhkan kehadiran buruhnya secara terus-menerus. "Intinya, sebisa mungkin harus dihindari PHK dalam situasi yang sulit ini," tegasnya.
(nng)
tulis komentar anda