Positif Covid-19 Memaksa Diri Tetap Bekerja, Buruh: Isoman Sama Aja Dirumahkan Tanpa Upah
Senin, 19 Juli 2021 - 13:20 WIB
Serikat pekerja mengkonfirmasi bahwa banyak buruh positif Covid-19 yang tetap bekerja tanpa fasilitas kesehatan yang memadai. Foto/Dok
JAKARTA - Melonjaknya kasus positif Covid-19 dari klaster buruh menjadi sorotan. Pasalnya, serikat pekerja mengkonfirmasi bahwa banyak buruh positif Covid-19 yang tetap bekerja tanpa fasilitas kesehatan yang memadai.
Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengatakan, saat ini banyak perusahaan yang mengubah status buruhnya menjadi pekerja kontrak atau borongan. Dengan perubahan status itu membuat pemberian upah buruh sesuai dengan absensi harian kerjanya.
"Kalau mereka tidak masuk kerja, mereka khawatir tidak dapat upah. Dari situlah para buruh memaksakan diri untuk tetap bekerja meskipun positif Covid-19, begitu pula dengan pekerja kontrak dan borongan," ujar Dian dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (19/7/2021).
Dia bahkan mengungkapkan, bahwa ribuan anggotanya sudah terpapar Covid-19. "Klaster pabrik sangat agresif, buruh TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit), dalam dua minggu saja di Cakung, Tangerang, Subang, dan Solo ribuan anggota kita terpapar," ungkap Dian.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-SPSI) Dion Wijaya mengatakan, perubahan status pekerja banyak dilakukan perusahaan kepada buruh sejak Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan.
"Dengan status itu, maka semakin tertekan para pekerja garmen khususnya pekerja perempuan. Dengan status begitu meski mereka terpapar mereka terpaksa kerja karena dengan status itu mereka khawatir nggak dapat upah," jelas Dion.
Hal yang parah, yakni apabila buruh ketahuan perusahaan terpapar, mereka akan diminta pulang untuk isolasi mandiri tanpa mendapatkan fasilitas apapun dari perusahaan.
"Mereka mungkin bisa bekerja kalau cuma gejala saja belum dicek, tapi yang terpapar itu kalau ada yang tes massal disuruh pulang dan isoman. Tapi tanpa ada fasilitas di perusahaan, ini muncul problem," paparnya.
Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti mengatakan, saat ini banyak perusahaan yang mengubah status buruhnya menjadi pekerja kontrak atau borongan. Dengan perubahan status itu membuat pemberian upah buruh sesuai dengan absensi harian kerjanya.
"Kalau mereka tidak masuk kerja, mereka khawatir tidak dapat upah. Dari situlah para buruh memaksakan diri untuk tetap bekerja meskipun positif Covid-19, begitu pula dengan pekerja kontrak dan borongan," ujar Dian dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin (19/7/2021).
Baca Juga
Dia bahkan mengungkapkan, bahwa ribuan anggotanya sudah terpapar Covid-19. "Klaster pabrik sangat agresif, buruh TGSL (tekstil, garmen, sepatu, dan kulit), dalam dua minggu saja di Cakung, Tangerang, Subang, dan Solo ribuan anggota kita terpapar," ungkap Dian.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK-SPSI) Dion Wijaya mengatakan, perubahan status pekerja banyak dilakukan perusahaan kepada buruh sejak Omnibus Law UU Cipta Kerja disahkan.
"Dengan status itu, maka semakin tertekan para pekerja garmen khususnya pekerja perempuan. Dengan status begitu meski mereka terpapar mereka terpaksa kerja karena dengan status itu mereka khawatir nggak dapat upah," jelas Dion.
Hal yang parah, yakni apabila buruh ketahuan perusahaan terpapar, mereka akan diminta pulang untuk isolasi mandiri tanpa mendapatkan fasilitas apapun dari perusahaan.
"Mereka mungkin bisa bekerja kalau cuma gejala saja belum dicek, tapi yang terpapar itu kalau ada yang tes massal disuruh pulang dan isoman. Tapi tanpa ada fasilitas di perusahaan, ini muncul problem," paparnya.
tulis komentar anda