Penerapan New Normal Jadi Prioritas Jangka Panjang Ekonomi RI

JAKARTA - Pemerintah akan kembali membuka aktivitas sosial ekonomi dengan protokol kesehatan yang ketat di era normal baru alias new normal. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar roda perekonomian tetap berjalan dan juga kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, alasan pemerintah untuk menjalankan new normal adalah untuk prioritas jangka panjang. Sebab, jika tak dilaksanakan roda perekonomian akan berhenti.

"Saya rasa menghadapi normal baru ini sesuatu hal yang prioritasnya jangka panjang," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (28/5/2020). (Baca Juga : Erick Thohir Sebut 100% Perusahaan BUMN Siap Hadapi New Normal )



Pasalnya, vaksin dari virus Corona sendiri diproyeksikan baru akan ditemukan pada tahun depan. Itupun menurutnya, setelah ditemukan masih harus dilakukan proses produksi hingga distribusi yang dilakukan oleh masing-masing negara.

"Karena kalau kita lihat dari vaksin sendiri itu kan kuartal 1-4 tahun depan rencana diketemukan. Itu baru diketemukan belum yang namanya produksi, distribusi belum juga vaksinisasi," jelas Erick.

Oleh karena itu lanjut Erick, new normal harus segera dijalankan. Namun menurutnya, masyarakat juga perlu menjalankan new normal ini dengan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang ketat.

"Karena itu mau tidak mau the new normal ini harus kita hadapi secara disiplin. Kita jangan sibuk mengobati tapi aktif untuk kita harus disiplin. Karena ini menjadi kunci untuk kita menjaga supaya the new normal ini bisa berjalan dengan baik," kata Erick.

Dalam implementasinya, pemerintah mengaku terbuka dengan masukan-masukan dari masyarakat. Mengingat, pemerintah juga masih akan melakukan penyesuaian pada Protokol kesehatan new normal.

"Dan the new normal itu bukan harga mati karena pasti ada penyesuaian dalam protokolnya ini yang harus kita terbuka dalam masukan kritik dan saran tapi implementasi menjadi cukup," kata Erick.