Soal Penanganan Perubahan Iklim, Jokowi Bisa Jadi Contoh Dunia
Senin, 13 September 2021 - 23:33 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau penanganan kebakaran lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Pelalawan, Riau, Selasa 17 September 2019. FOTO/ANTARA
JAKARTA - Sekretaris Eksekutif United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Patricia Espinosa menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) patut menjadi contoh dalam upaya menangani perubahan iklim . Upaya Pemerintah Indonesia sangat impressif dalam menanggulangi perubahan iklim.
"Berbagai capaian yang telah Indonesia kerjakan dalam penanggulangan perubahan iklim patut menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia," kata dia dikutip melalui keterangan resmi saat melakukan pertemuan virtual dengan delegasi COP 26 Indonesia, Senin (13/9/2021).
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Patricia beranggapan Indonesia sangat serius menanggulangi perubahan iklim. Perlu kerja sama lintas sektor dan juga dukungan politik yang kuat pada setiap penerbitan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan perubahan iklim.
Pernyataan itu diamini Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Pihaknya menyebut kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2020-2021 jauh berkurang. "Jika dibandingkan dengan benua lain seperti Eropa, Australia dan Amerika jauh lebih besar," kata dia.
Dia mengatakan Indonesia telah menjadi contooh nyata dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Penekanan utama berada di sektor kehutanan dan perubahan lahan/forestry dan Land Use Sector (FOLU) di Indonesia yang menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yaitu sekitar 60 persen telah jauh berkurang.
Hal senada dikatakan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penurunan emisi terbesar ditargetkan dari sektor kehutanan dan FOLU serta sektor energi. Selanjutnya dukungan blue carbon serta dukungan kerjasama, finansial dan teknologi termasuk dengan dunia usaha.
Siti Nurbaya mengungkapkan fakta terkait agenda netral karbon di Indonesia. Telah terjadi penurunan deforestasi tahun 2019-2020 sebesar 78 persen sebagai angka deforestation rate terendah sejak 1990, yaitu sebesar 115 ribu hektar (ha). Sebelumnya pada 2018-2019 seluas 460 ribu ha, 2014-2015 seluas 1,09 juta ha dan 1996-2000 seluas 3,51 juta ha. "Sejak tahun 2019 Indonesia menegaskan moratorium permanen seluas 66,2 juta ha untuk tidak diberikan izin baru lagi," kata dia.
Penetapan areal bernilai konservasi atau high conservation value forest (HCVF) seluas 3,87 juta ha di areal konsesi HPH dan HTI serta sekitar 1,34 juta ha HCVF di areal perkebunan sawit. Luas areal terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan telah menurun tajam pada tahun lalu, yaitu 82 persen dengan perkiraan emisi GRK menurun hingga sebesar sekitar 93 persen.
"Berbagai capaian yang telah Indonesia kerjakan dalam penanggulangan perubahan iklim patut menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia," kata dia dikutip melalui keterangan resmi saat melakukan pertemuan virtual dengan delegasi COP 26 Indonesia, Senin (13/9/2021).
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Patricia beranggapan Indonesia sangat serius menanggulangi perubahan iklim. Perlu kerja sama lintas sektor dan juga dukungan politik yang kuat pada setiap penerbitan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan perubahan iklim.
Pernyataan itu diamini Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Pihaknya menyebut kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2020-2021 jauh berkurang. "Jika dibandingkan dengan benua lain seperti Eropa, Australia dan Amerika jauh lebih besar," kata dia.
Dia mengatakan Indonesia telah menjadi contooh nyata dalam upaya penanggulangan perubahan iklim. Penekanan utama berada di sektor kehutanan dan perubahan lahan/forestry dan Land Use Sector (FOLU) di Indonesia yang menjadi penyumbang terbesar emisi karbon yaitu sekitar 60 persen telah jauh berkurang.
Hal senada dikatakan Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penurunan emisi terbesar ditargetkan dari sektor kehutanan dan FOLU serta sektor energi. Selanjutnya dukungan blue carbon serta dukungan kerjasama, finansial dan teknologi termasuk dengan dunia usaha.
Siti Nurbaya mengungkapkan fakta terkait agenda netral karbon di Indonesia. Telah terjadi penurunan deforestasi tahun 2019-2020 sebesar 78 persen sebagai angka deforestation rate terendah sejak 1990, yaitu sebesar 115 ribu hektar (ha). Sebelumnya pada 2018-2019 seluas 460 ribu ha, 2014-2015 seluas 1,09 juta ha dan 1996-2000 seluas 3,51 juta ha. "Sejak tahun 2019 Indonesia menegaskan moratorium permanen seluas 66,2 juta ha untuk tidak diberikan izin baru lagi," kata dia.
Penetapan areal bernilai konservasi atau high conservation value forest (HCVF) seluas 3,87 juta ha di areal konsesi HPH dan HTI serta sekitar 1,34 juta ha HCVF di areal perkebunan sawit. Luas areal terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan telah menurun tajam pada tahun lalu, yaitu 82 persen dengan perkiraan emisi GRK menurun hingga sebesar sekitar 93 persen.
tulis komentar anda