Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Penting untuk Menyerap Tenaga Kerja
Selasa, 21 September 2021 - 20:25 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. FOTO/MNC Media
JAKARTA - Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pentingnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi . Peningkatan pertumbuhan ekonomi penting dilakukan guna mendongkrak penyerapan tenaga kerja akibat terdampak pandemi.
"Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di tengah peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi ini, serta untuk keluar dari middle income trap dalam jangka menengah panjang," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (21/9/2021).
Menurut dia transformasi serta meningkatkan daya saing investasi Indonesia dan terus melakukan reformasi struktural penting untuk mendorong ekonomi pascapandemi. Di samping juga terus menekan angka kasus Covid-19.
Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk negara yang mulai berhasil menurunkan jumlah kasus harian setelah kasus meledak di akhir Juli lalu. Namun perbaikan ini juga perlu didorong dengan perbaikan aktivitas ekonomi dengan menerapkan kebijakan PPKM dibarengi dengan penanganan kesehatan dan perlinsos.
Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural melalui implementasi UU Cipta Kerja. Salah satu implementasi UU Cipta Kerja adalah sistem pengurusan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi yang dikelola dalam jangka panjang sehingga dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Berbagai upaya tersebut akan membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi sehingga diharapkan dapat kembali tumbuh ekspansif di Triwulan IV-2021. Ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7%-4,5% di akhir 2021, dan tumbuh di kisaran 5,0%-5,5% di 2022 apabila kondisi pandemi sudah semakin membaik.
Hal senada juga dikatakan oleh Pemerhati Sosial dari Universitas Pamulang Nurul Nur Hidayati. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi penting menjadi fokus pemerintah namun juga perlu membuat peta jalan untuk berdampingan dengan Covid-19 yang sudah dijalankan di beberapa negara. Peta jalan perlu segera dibuat agar masyarakat segera bisa hidup normal berdampingan dengan covid-19. Tujuannya agar masyarakat segara beraktifitas kembali untuk menggairahkan kembali investasi.
"Jadi memang roadmap itu perlu, masyarakat juga harus dibuka kesempatan untuk beraktivitas ditengah pandemi dengan prokes ketat. Kalau ekonomi jalan, angkatan kerja terserap, kemiskinan bisa berkurang," ujarnya.
Per tahun lalu jumlah penduduk miskin diperkirakan sebesar 9,7% hingga 10,2% atau setara 26,2 juta jiwa hingga 27,5 juta jiwa. Tahun ini dirinya jumlah penduduk miskin masih berada di zona dua digit. Oleh karena itu, pemerintah perlu langkah cepat agar pandemi tidak semakin menjerat masyarakat kelas menengah bawah ke dalam jurang kemiskinan. "Trennya sudah benar, kebijakannya juga cukup baik, tinggal bagaimana masyarakat bisa beraktivitas dan kembali mendapatkan penghasilan," tutupnya.
"Pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di tengah peningkatan tingkat pengangguran dan kemiskinan pada masa pandemi ini, serta untuk keluar dari middle income trap dalam jangka menengah panjang," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (21/9/2021).
Baca Juga
Menurut dia transformasi serta meningkatkan daya saing investasi Indonesia dan terus melakukan reformasi struktural penting untuk mendorong ekonomi pascapandemi. Di samping juga terus menekan angka kasus Covid-19.
Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk negara yang mulai berhasil menurunkan jumlah kasus harian setelah kasus meledak di akhir Juli lalu. Namun perbaikan ini juga perlu didorong dengan perbaikan aktivitas ekonomi dengan menerapkan kebijakan PPKM dibarengi dengan penanganan kesehatan dan perlinsos.
Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural melalui implementasi UU Cipta Kerja. Salah satu implementasi UU Cipta Kerja adalah sistem pengurusan perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) yang telah diluncurkan pada 9 Agustus 2021. Pemerintah juga telah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi yang dikelola dalam jangka panjang sehingga dapat mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Berbagai upaya tersebut akan membantu memperkuat kembali momentum pemulihan ekonomi sehingga diharapkan dapat kembali tumbuh ekspansif di Triwulan IV-2021. Ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh di kisaran 3,7%-4,5% di akhir 2021, dan tumbuh di kisaran 5,0%-5,5% di 2022 apabila kondisi pandemi sudah semakin membaik.
Hal senada juga dikatakan oleh Pemerhati Sosial dari Universitas Pamulang Nurul Nur Hidayati. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi penting menjadi fokus pemerintah namun juga perlu membuat peta jalan untuk berdampingan dengan Covid-19 yang sudah dijalankan di beberapa negara. Peta jalan perlu segera dibuat agar masyarakat segera bisa hidup normal berdampingan dengan covid-19. Tujuannya agar masyarakat segara beraktifitas kembali untuk menggairahkan kembali investasi.
"Jadi memang roadmap itu perlu, masyarakat juga harus dibuka kesempatan untuk beraktivitas ditengah pandemi dengan prokes ketat. Kalau ekonomi jalan, angkatan kerja terserap, kemiskinan bisa berkurang," ujarnya.
Per tahun lalu jumlah penduduk miskin diperkirakan sebesar 9,7% hingga 10,2% atau setara 26,2 juta jiwa hingga 27,5 juta jiwa. Tahun ini dirinya jumlah penduduk miskin masih berada di zona dua digit. Oleh karena itu, pemerintah perlu langkah cepat agar pandemi tidak semakin menjerat masyarakat kelas menengah bawah ke dalam jurang kemiskinan. "Trennya sudah benar, kebijakannya juga cukup baik, tinggal bagaimana masyarakat bisa beraktivitas dan kembali mendapatkan penghasilan," tutupnya.
(nng)
tulis komentar anda