Di Forum Global, Sri Mulyani Umbar Strategi RI Pulih Pascapandemi
Jum'at, 22 Oktober 2021 - 11:46 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan strategi RI pulih dari pandemi Covid-19 di forum UNESCAP. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan strategi RI pulih dari pandemi Covid-19 . Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara di forum multilateral United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
"Pemulihan pasca pandemi dilakukan secara inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Pemulihan inklusif akan tergantung pada bagaimana pemerintah merancang kebijakan sehingga no one is left behind," kata Sri Mulyani dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, (22/10/2021).
Menurut dia prioritas pemulihan inklusif fokus pada upaya penyelamatan masyarakat dari health trap di saat pandemi, melalui strategi pemberian vaksin, pengujian, penelusuran dan pengobatan Covid-19 serta pembangunan sistem kesehatan yang andal dan efektif. Selain itu, juga diperlukan pemberian dukungan kepada masyarakat dan keluarga miskin dengan menciptakan jaringan pengaman sosial dan pemberian subsidi pemerintah, misalnya untuk penggunaan listrik dan internet.
"Dukungan terhadap UKM juga penting untuk memberikan akses new capital yang memerlukan kerja sama erat dengan lembaga keuangan yang didukung dengan akses terhadap teknologi digital," kata dia.
Dia mengatakan pemulihan berkelanjutan selama pandemi diperlukan strategi untuk merancang green recovery, antara lain melalui komitmen untuk building green growth dan investasi pada new renewable energy yang dilakukan dengan cara yang terjangkau dan adil, serta dengan memperkenalkan carbon market termasuk carbon taxation. Selain itu, peran lembaga multilateral seperti PBB, WHO, World Bank dan IMF dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama ini sangat penting.
"Sumber daya keuangan untuk menyediakan global public goods dalam menjaga kesiapsiagaan pandemi membutuhkan kerja sama di tingkat global," kata dia.
Ia juga menggarisbawahi bahwa perlunya kolaborasi dan koordinasi di tingkat kawasan dan global untuk mengatasi tantangan reformasi dan pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat. Pertemuan tingkat global tersebut digelar setiap dua tahun dan berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi kebijakan dan opsi pembangunan ekonomi regional, serta pendekatan terpadu untuk pembiayaan pembangunan.
"Dibahas berbagai langkah fiskal, moneter dan keuangan yang akan mendukung kawasan dalam mendapatkan kembali momentum ekonomi dan memastikan bahwa pemulihan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata dia.
"Pemulihan pasca pandemi dilakukan secara inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Pemulihan inklusif akan tergantung pada bagaimana pemerintah merancang kebijakan sehingga no one is left behind," kata Sri Mulyani dikutip dari pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, (22/10/2021).
Menurut dia prioritas pemulihan inklusif fokus pada upaya penyelamatan masyarakat dari health trap di saat pandemi, melalui strategi pemberian vaksin, pengujian, penelusuran dan pengobatan Covid-19 serta pembangunan sistem kesehatan yang andal dan efektif. Selain itu, juga diperlukan pemberian dukungan kepada masyarakat dan keluarga miskin dengan menciptakan jaringan pengaman sosial dan pemberian subsidi pemerintah, misalnya untuk penggunaan listrik dan internet.
"Dukungan terhadap UKM juga penting untuk memberikan akses new capital yang memerlukan kerja sama erat dengan lembaga keuangan yang didukung dengan akses terhadap teknologi digital," kata dia.
Dia mengatakan pemulihan berkelanjutan selama pandemi diperlukan strategi untuk merancang green recovery, antara lain melalui komitmen untuk building green growth dan investasi pada new renewable energy yang dilakukan dengan cara yang terjangkau dan adil, serta dengan memperkenalkan carbon market termasuk carbon taxation. Selain itu, peran lembaga multilateral seperti PBB, WHO, World Bank dan IMF dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama ini sangat penting.
"Sumber daya keuangan untuk menyediakan global public goods dalam menjaga kesiapsiagaan pandemi membutuhkan kerja sama di tingkat global," kata dia.
Ia juga menggarisbawahi bahwa perlunya kolaborasi dan koordinasi di tingkat kawasan dan global untuk mengatasi tantangan reformasi dan pemulihan perekonomian dan kesehatan masyarakat. Pertemuan tingkat global tersebut digelar setiap dua tahun dan berfungsi sebagai platform untuk mengevaluasi kebijakan dan opsi pembangunan ekonomi regional, serta pendekatan terpadu untuk pembiayaan pembangunan.
"Dibahas berbagai langkah fiskal, moneter dan keuangan yang akan mendukung kawasan dalam mendapatkan kembali momentum ekonomi dan memastikan bahwa pemulihan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," kata dia.
(nng)
tulis komentar anda