Getol Pungut Pajak Orang Kaya, Ini Alasan Sri Mulyani
Rabu, 27 Oktober 2021 - 11:18 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan alasan terkait tujuan pungutan pajak orang kaya. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan keinginan tetap ingin mememungut pajak orang kaya . Pungutan pajak tersebut bertujuan membantu masyarakat miskin dan rentan miskin terdampak pandemi Covid-19.
"Dalam situasi Covid, kebijakan fiskal memberikan dukungan luar biasa bagi masyarakat miskin dan rentan. Bahkan selama situasi non-Covid, pemerintah juga menggunakan fiskal tools dengan mengalokasikan anggaran yang sangat progresif, terutama untuk yang paling miskin," ujar Menkeu di Jakarta, Rabu (27/10/2021).
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan pemerintah memberikan berbagai bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, diskon listrik, bantuan kuota internet, hingga bantuan subsidi upah bagi pekerja.
"Berbagai bantuan ini sebagai salah satu cerminan dan implementasi yang sangat jelas dari apa yang disebut sebagai prinsip keadilan, prinsip kesetaraan yang menggunakan sumber daya pemerintah agar kita dapat memberikan dukungan untuk masyarakat yang paling rentan dan miskin," kata Menkeu.
Prinsip keadilan juga diterapkan dalam pembayaran pajak, seperti yang tertuang dalam kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam kebijakan tersebut, masyarakat dengan pendapatan lebih besar akan membayar pajak dengan tarif lebih tinggi.
"Kami mengumpulkan pajak dari orang kaya dan menggunakannya untuk menyediakan jaring pengaman sosial dan dukungan bagi orang miskin dan rentan. Inilah sebenarnya desain atau gagasan keadilan dalam nilai Islam, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Menkeu.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Sri Mulyani yakin Indonesia mampu terus menahan dampak Covid-19 pada tahun ini dan diharapkan dapat melanjutkan pemulihan pada tahun depan.
"Kami berharap dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, kami masih memiliki kemampuan untuk melindungi, terutama yang paling rentan dan miskin," tandasnya
"Dalam situasi Covid, kebijakan fiskal memberikan dukungan luar biasa bagi masyarakat miskin dan rentan. Bahkan selama situasi non-Covid, pemerintah juga menggunakan fiskal tools dengan mengalokasikan anggaran yang sangat progresif, terutama untuk yang paling miskin," ujar Menkeu di Jakarta, Rabu (27/10/2021).
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan pemerintah memberikan berbagai bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, diskon listrik, bantuan kuota internet, hingga bantuan subsidi upah bagi pekerja.
"Berbagai bantuan ini sebagai salah satu cerminan dan implementasi yang sangat jelas dari apa yang disebut sebagai prinsip keadilan, prinsip kesetaraan yang menggunakan sumber daya pemerintah agar kita dapat memberikan dukungan untuk masyarakat yang paling rentan dan miskin," kata Menkeu.
Prinsip keadilan juga diterapkan dalam pembayaran pajak, seperti yang tertuang dalam kebijakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam kebijakan tersebut, masyarakat dengan pendapatan lebih besar akan membayar pajak dengan tarif lebih tinggi.
"Kami mengumpulkan pajak dari orang kaya dan menggunakannya untuk menyediakan jaring pengaman sosial dan dukungan bagi orang miskin dan rentan. Inilah sebenarnya desain atau gagasan keadilan dalam nilai Islam, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Menkeu.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Sri Mulyani yakin Indonesia mampu terus menahan dampak Covid-19 pada tahun ini dan diharapkan dapat melanjutkan pemulihan pada tahun depan.
"Kami berharap dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, kami masih memiliki kemampuan untuk melindungi, terutama yang paling rentan dan miskin," tandasnya
(nng)
tulis komentar anda