PT KCIC Buka-bukaan Soal Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat
Senin, 08 November 2021 - 08:41 WIB
Salah satu bagian pengerjaan proyek KCJB yang melintas di atas Jalan Raya Gadobangkong, Cimahi. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
JAKARTA - Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ( KCJB ) oleh PT Kereta Cepat Indonesia China ( KCIC ) mengalami overrun atau pembengkakan biaya yang diperkirakan mencapai USD1,6 miliar atau Rp22,7 triliun.
GM Corporate Secretary PT KCIC Mirza Soraya mengatakan, pembengkakan biaya terjadi dikarenakan banyak faktor. Salah satunya pengadaan lahan yang bertambah luas karena pemindahan fasilitas umum.
Baca juga: Perhitungan Faisal Basri: Balik Modal Kereta Cepat Lebih dari 1 Abad
“Perlu diketahui banyak faktor yang memengaruhi cost overrun ini. Salah satunya pengadaan lahan relokasi fasilitas umum dan sosial. Hal ini menambah luas pengadaan lahan,” kata Mirza saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (8/11/2021).
Mirza juga menyebut faktor lain yang membuat terjadinya penambahan biaya proyek KCJB. Misalnya penggunaan frekuensi GSM-R untuk operasional kereta cepat yang praktiknya berbeda dengan di China.
“Di China penggunaan frekuensinya free, disediakan oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, kebijakannya lain. Harus ada biaya investasi yang dikeluarkan dan ini di luar anggaran awal,” ujarnya.
GM Corporate Secretary PT KCIC Mirza Soraya mengatakan, pembengkakan biaya terjadi dikarenakan banyak faktor. Salah satunya pengadaan lahan yang bertambah luas karena pemindahan fasilitas umum.
Baca juga: Perhitungan Faisal Basri: Balik Modal Kereta Cepat Lebih dari 1 Abad
“Perlu diketahui banyak faktor yang memengaruhi cost overrun ini. Salah satunya pengadaan lahan relokasi fasilitas umum dan sosial. Hal ini menambah luas pengadaan lahan,” kata Mirza saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (8/11/2021).
Mirza juga menyebut faktor lain yang membuat terjadinya penambahan biaya proyek KCJB. Misalnya penggunaan frekuensi GSM-R untuk operasional kereta cepat yang praktiknya berbeda dengan di China.
“Di China penggunaan frekuensinya free, disediakan oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, kebijakannya lain. Harus ada biaya investasi yang dikeluarkan dan ini di luar anggaran awal,” ujarnya.
Lihat Juga :