Pengamat: Ada Indikasi Mafia Migas di Balik Harga BBM yang Tak Kunjung Turun
Rabu, 22 April 2020 - 15:09 WIB
Pengamat ekonomi energi Fahmy Radhi menilai ada indikasi mafia migas masih ada dan bermain dalam penetapan MOPS sehingga harga BBM sulit turun. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Anjloknya permintaan minyak akibat pandemi Covid-19 sejak awal Februari 2020 terus berlanjut, bahkan harga jenis West Texas Intermediate (WTI) pada Senin (20/4) sempat menyentuh minus USD37,63/barel. Tren penurunan harga minyak dunia itu pun mendorong beberapa negara menurunkan harga jual bahan bakar minyak (BBM).
Negeri Jiran Malaysia misalnya, sudah enam kali menurunkan harga BBM dalam tiga bulan terakhir. Harga BBM sekelas Pertamax Plus (RON 95) di Malaysia saat ini di tetapkan hanya Rp4.420 per liter, jauh lebih murah ketimbang harga Premium (RON 88) di Indonesia yang masih Rp6.450 per liter.
Pengamat ekonomi Fahmy Radhi mengatakan, berbeda dengan Malaysia, harga BBM di Indonesia tidak diturunkan sama sekali. Harga berlaku saat ini masih mengacu pada penetapan harga di awal Februari 2020.
"Salah satu penyebab harga BBM enggan turun adalah adanya perubahan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga BBM, yang diteken pada 7 Oktober 2019 oleh Menteri ESDM saat itu, Ignasius Jonan," ungkap Fahmy di Jakarta, Rabu(22/4/2020).
Negeri Jiran Malaysia misalnya, sudah enam kali menurunkan harga BBM dalam tiga bulan terakhir. Harga BBM sekelas Pertamax Plus (RON 95) di Malaysia saat ini di tetapkan hanya Rp4.420 per liter, jauh lebih murah ketimbang harga Premium (RON 88) di Indonesia yang masih Rp6.450 per liter.
Pengamat ekonomi Fahmy Radhi mengatakan, berbeda dengan Malaysia, harga BBM di Indonesia tidak diturunkan sama sekali. Harga berlaku saat ini masih mengacu pada penetapan harga di awal Februari 2020.
"Salah satu penyebab harga BBM enggan turun adalah adanya perubahan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga BBM, yang diteken pada 7 Oktober 2019 oleh Menteri ESDM saat itu, Ignasius Jonan," ungkap Fahmy di Jakarta, Rabu(22/4/2020).
Lihat Juga :