Ekonom Sarankan Kartu Pra Kerja Harus Sesuai Kebutuhan Industri

Rabu, 10 Juni 2020 - 15:09 WIB
Program kartu pra kerja yang disusun pemerintah menyasar pada masyarakat kelas menengah. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Program kartu pra kerja didesain sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan teknis masyarakat sehingga masyarakat bisa mandiri di tengah lesunya perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19.

Ekonom Senior Raden Pardede mengatakan, program kartu pra kerja cukup efektif di tengah situasi yang sulit sekarang, yang penekanannya lebih kepada bantuan sosial. Namun pasca pandemi, titik tekannya ada pada peningkatan kompetensi sehingga masyarakat diharapkan bisa mandiri secara ekonomi.

“Selain mendapatkan keterampilan teknis, saat Covid-19 masyarakat bisa tertolong karena ada bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan setelah menyelesaikan pelatihan,” kata Raden Pardede saat dihubungi di Jakarta, Rabu (10/6/2020). (Baca Juga : Peserta Kartu Prakerja Didominasi 80% Pengangguran )



Dia menilai standar materi pelatihan yang diberikan sangat baik. Masyarakat bisa memilih berbagai bentuk topik pelatihan sesuai dengan minat dan kemampuan teknis dasar masing-masing.

Di masa pandemi pelatihan diberikan secara online, namun usai Covid-19 berlalu program pelatihan tersebut akan dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung.

“Pelatihan dengan tatap muka langsung lebih relevan, mudah dipahami serta lebih mudah dalam masuk lapangan pekerjaan baru,” saran Pardede.

Lantas apakah peserta pelatihan prakerja ini otomatis akan terserap di dunia kerja nantinya? Pardede mengatakan, kartu pra kerja tidak bisa menjadi tumpuan satu-satunya.

“Harus ada kerja sama dengan dunia usaha. Peran Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan juga penting dalam menyukseskan program kartu pra kerja tersebut,” katanya.

Pardede juga mengingatkan bahwa program kartu prakerja yang disusun pemerintah menyasar pada masyarakat kelas menengah. “Targetnya adalah masyarakat menengah dengan pendidikan SMA, meski tidak tertutup kemungkinan lulusan SMP bisa mengikuti program ini. Bagi masyarakat berpendidikan tinggi sebaiknya tidak perlu mengikuti program ini karena bukan menjadi sasaran prioritas,” kata Pardede.
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More