Bangun IKN, Sri Mulyani Akan Pakai Rp178,3 Triliun dari Dana PEN
Rabu, 19 Januari 2022 - 15:30 WIB
Pembangunan IKN di tahap awal akan lebih banyak didanai APBN, melalui dana PEN sebesar Rp178,3 triliun. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menggunakan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN ) tahun 2022 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di tahap awal. Dana awal yang akan digunakan sebesar Rp178,3 triliun yang berasal dari kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi.
"Anggaran program PEN 2022 mencapai Rp455,62 triliun. Nah, pemerintah akan menggunakan anggaran di kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp178,3 triliun untuk membangun IKN di Kalimantan Timur," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (19/1/2022).
Baca Juga: Pembahasan UU IKN Super Cepat, Walhi Sebut Konsultasi Publik Tidak Inklusif
Terkait dengan itu, sambung dia, hanya ada tiga kluster saja dalam (PEN) 2022 yakni penanganan kesehatan Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun.
Dia menjelaskan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Terlebih lagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.
"Makanya di (kluster) penguatan pemulihan ekonomi ini kita harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan. Umpamanya kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp178,3 triliun ini," tuturnya.
"Anggaran program PEN 2022 mencapai Rp455,62 triliun. Nah, pemerintah akan menggunakan anggaran di kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi yang mencapai Rp178,3 triliun untuk membangun IKN di Kalimantan Timur," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (19/1/2022).
Baca Juga: Pembahasan UU IKN Super Cepat, Walhi Sebut Konsultasi Publik Tidak Inklusif
Terkait dengan itu, sambung dia, hanya ada tiga kluster saja dalam (PEN) 2022 yakni penanganan kesehatan Rp122,5 triliun, perlindungan sosial Rp154,8 triliun dan penguatan ekonomi Rp178,3 triliun.
Dia menjelaskan, tahap I pembangunan dan pemindahan IKN yang dimulai pada 2022-2024 memang bisa lebih banyak menggunakan dana APBN untuk menjadi pemicu awal. Terlebih lagi, pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dasar.
"Makanya di (kluster) penguatan pemulihan ekonomi ini kita harus betul-betul pragmatis, mana yang bisa jalan. Umpamanya kalau PUPR waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya, itu kalau memang bisa eksekusi di 2022 maka akan bisa kita anggarkan di Rp178,3 triliun ini," tuturnya.
Lihat Juga :