Jelang Pengumuman Kepala Otorita IKN Nusantara, Tokoh Kalimantan Minta Ini ke Jokowi
Selasa, 01 Maret 2022 - 15:08 WIB
Kepala Otorita Ibu Kota Negara baru (IKN) atau Nusantara akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret atau April 2022. Sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan memberikan catatan. Foto/Dok
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Negara baru (IKN) Nusantara akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret atau April 2022. Sejumlah nama pun bermunculan, salah satunya Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil .
Meski penunjukan Kepala Otorita hingga jajaran strukturalnya masih menjadi rahasia Presiden, sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan menilai keterlibatan putra putri Kalimantan yang potensial di jabatan strategis Otorita IKN perlu dipertimbangkan Kepala Negara. Keinginan inipun disampaikan melalui Maklumat Rakyat Kalimantan.
Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau/Banua Kalimantan, Agustiar Sabran mencatat keterlibatan putra putri Kalimantan harus di Otorita IKN harus melalui afirmasi tertulis yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) IKN.
"Melibatkan segenap potensi putra-putri asli Pulau/Banua Kalimantan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Badan Otorita IKN dengan memberikan afirmasi yang tertulis dengan jelas dalam peraturan turunan UU IKN," demikian poin maklumat yang dibacakan, Selasa (1/2/2022).
Tak hanya itu, rakyat Kalimantan juga meminta adanya keterlibatan langsung segenap pemangku kelembagaan adat Pulau/Banua Kalimantan dalam merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU IKN.
Poin lain adalah memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Pulau/Banua Kalimantan. Dimana, harus dibangun fasilitas dan simbol-simbol adat, adab dan pusat budaya) dalam ruang lingkup utama di wilayah IKN.
Perwakilan masyarakat Kalimantan juga berkomitmen mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. "Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah dan DPR atas pengesahan UU IKN. Masyarakat Kalimantan siap mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan ibu kota baru," ungkap dia.
Adapun organisasi yang terlibat dalam pembacaan maklumat tersebut diantaranya Majelis Adat Dayak Nasional, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser dan Banjar. Kemudian, Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau Kalimantan.
Meski penunjukan Kepala Otorita hingga jajaran strukturalnya masih menjadi rahasia Presiden, sejumlah tokoh masyarakat Kalimantan menilai keterlibatan putra putri Kalimantan yang potensial di jabatan strategis Otorita IKN perlu dipertimbangkan Kepala Negara. Keinginan inipun disampaikan melalui Maklumat Rakyat Kalimantan.
Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau/Banua Kalimantan, Agustiar Sabran mencatat keterlibatan putra putri Kalimantan harus di Otorita IKN harus melalui afirmasi tertulis yang dituangkan dalam Undang-Undang (UU) IKN.
"Melibatkan segenap potensi putra-putri asli Pulau/Banua Kalimantan dalam menduduki jabatan-jabatan strategis di Badan Otorita IKN dengan memberikan afirmasi yang tertulis dengan jelas dalam peraturan turunan UU IKN," demikian poin maklumat yang dibacakan, Selasa (1/2/2022).
Tak hanya itu, rakyat Kalimantan juga meminta adanya keterlibatan langsung segenap pemangku kelembagaan adat Pulau/Banua Kalimantan dalam merumuskan dan menyusun peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari UU IKN.
Poin lain adalah memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Pulau/Banua Kalimantan. Dimana, harus dibangun fasilitas dan simbol-simbol adat, adab dan pusat budaya) dalam ruang lingkup utama di wilayah IKN.
Perwakilan masyarakat Kalimantan juga berkomitmen mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur. "Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah dan DPR atas pengesahan UU IKN. Masyarakat Kalimantan siap mendukung dan terlibat aktif dalam pembangunan ibu kota baru," ungkap dia.
Adapun organisasi yang terlibat dalam pembacaan maklumat tersebut diantaranya Majelis Adat Dayak Nasional, Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser dan Banjar. Kemudian, Dewan Adat Dayak Provinsi se-Pulau Kalimantan.
(akr)
tulis komentar anda