Anggota Fraksi PDIP ke Mendag Soal Minyak Goreng: Macan Ompong, Bikin Malu Presiden
Kamis, 17 Maret 2022 - 18:45 WIB
Mendag Muhammad Lutfi mendapat kritik pedas dari anggota DPR soal minyak goreng. Foto/MuhammadAdimaja/Antara
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Mufti Anam menyampaikan sindiran keras kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam rapat kerja, Kamis (17/3/2022). Ia menyebut bahwa Kementerian Perdagangan seperti macan ompong dalam menyelesaikan masalah minyak goreng .
"Kemendag ini semacam macan ompong tidak ada harga dirinya di mata rakyat maupun di mata produsen minyak goreng. Kalo kita hitung dari Januari sudah ada 6 permendag dikeluarkan tapi tidak ada satu yang berimplikasi positif pada kesejahteraan rakyat yang kali ini adalah minyak goreng," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat itu, Mufti juga mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak percaya lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan. Pasalnya, tidak ada satu pun persoalan yang selesai dalam minyak goreng hingga saat ini.
"Panjang lebar A-Z Pak Menteri sampaikan, kita sudah tidak percaya. Dulu awal-awal ketika sebulan yang lalu Pak Menteri bilang masalah akan selesai dalam empat hari ke depan, tapi nyatanya sampai berbulan-bulan tidak selesai," jelasnya.
Tak sampai di situ, ia juga menyindir Mendag Lutfi karena justru merepotkan Presiden Joko Widodo. Mufti mengatakan Kemendag harus malu karena Presiden turun tangan ke toko ritel modern dan ternyata barangnya tidak ada.
"Pak Menteri tau gak, Pak Menteri menteri ini adalah pembantu Presiden. Bukan sampai merepotkan Presiden hingga beliau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Presiden sampai turun ke Alfamart dan Indomart, kosong gak ada barang. Kan malu Pak," terangnya.
Ia berharap, masalah ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Lutfi. Ia pun mencontohkan, mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam menyelesaikan masalah komoditas.
Politisi PDIP itu menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan harusnya mengayomi seluruh lapisan stakeholder mulai dari produsen hingga penjual.
"Saat saya masih di Hipmi saya pernah berkoordinasi dengan Pak Enggartiasto Lukita. Pak Enggar banyak menyelesaikan masalah minyak, gula dan lainnya. Pada saat itu para stakeholder diayomi, diajak duduk diskusi, diajak makan, kemudian diinjak kakinya. Dan paginya mereka diajak konferensi pers dan meminta mereka untuk menjual harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tidak terjadi di Kemendag saat ini. Yang terjadi saat diputuskan, mereka (pedagang) teriak, masyarakat teriak dan tidak ada solusi sampai sekarang," tandasnya.
"Kemendag ini semacam macan ompong tidak ada harga dirinya di mata rakyat maupun di mata produsen minyak goreng. Kalo kita hitung dari Januari sudah ada 6 permendag dikeluarkan tapi tidak ada satu yang berimplikasi positif pada kesejahteraan rakyat yang kali ini adalah minyak goreng," ujarnya di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat itu, Mufti juga mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak percaya lagi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan. Pasalnya, tidak ada satu pun persoalan yang selesai dalam minyak goreng hingga saat ini.
"Panjang lebar A-Z Pak Menteri sampaikan, kita sudah tidak percaya. Dulu awal-awal ketika sebulan yang lalu Pak Menteri bilang masalah akan selesai dalam empat hari ke depan, tapi nyatanya sampai berbulan-bulan tidak selesai," jelasnya.
Tak sampai di situ, ia juga menyindir Mendag Lutfi karena justru merepotkan Presiden Joko Widodo. Mufti mengatakan Kemendag harus malu karena Presiden turun tangan ke toko ritel modern dan ternyata barangnya tidak ada.
"Pak Menteri tau gak, Pak Menteri menteri ini adalah pembantu Presiden. Bukan sampai merepotkan Presiden hingga beliau turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Pak Presiden sampai turun ke Alfamart dan Indomart, kosong gak ada barang. Kan malu Pak," terangnya.
Ia berharap, masalah ini bisa menjadi pelajaran penting bagi Lutfi. Ia pun mencontohkan, mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam menyelesaikan masalah komoditas.
Politisi PDIP itu menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan harusnya mengayomi seluruh lapisan stakeholder mulai dari produsen hingga penjual.
"Saat saya masih di Hipmi saya pernah berkoordinasi dengan Pak Enggartiasto Lukita. Pak Enggar banyak menyelesaikan masalah minyak, gula dan lainnya. Pada saat itu para stakeholder diayomi, diajak duduk diskusi, diajak makan, kemudian diinjak kakinya. Dan paginya mereka diajak konferensi pers dan meminta mereka untuk menjual harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tidak terjadi di Kemendag saat ini. Yang terjadi saat diputuskan, mereka (pedagang) teriak, masyarakat teriak dan tidak ada solusi sampai sekarang," tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda