PBOIN Tolak Pembatasan BBM Bersubsidi
Rabu, 06 Juli 2022 - 19:12 WIB
Langkah Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin melakukan pembatasan subsidi BBM jenis pertalite dan solar akan berdampak serius terhadap kelangsungan usaha bengkel automotif skala UMKM.
JAKARTA - Langkah Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin melakukan pembatasan subsidi BBM jenis pertalite dan solar akan berdampak serius terhadap kelangsungan usaha bengkel automotif skala UMKM.
Persatuan Bengkel Otomotif Indonesia (PBOIN) melihat dampak negatif akibat pembatasan subsidi BBM adalah penurunan mobilitas kendaraan secara drastis sehingga akan mengurangi jumlah kendaraan yang menjalani perawatan atau perbaikan di bengkel.
Menurut Ketua Umum PBOIN Hermas E Prabowo, Pemerintah hendaknya tidak melihat masalah subsidi BBM dalam perspektif yang sempit, di mana pertalite dan solar hanya dilihat semata untuk konsumsi kendaraan baik mobil maupun sepeda motor.
(Baca juga:Pembatasan BBM Subsidi lewat MyPertamina)
Subsidi BBM harus dilihat dalam perspektif dan konteks yang lebih luas sebagai bentuk subsidi produktif karena berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan sektor lain seperti usaha perbengkelan, pertanian, angkutan barang dan orang, kuliner dan wisata.
“Dengan pembatasan subsidi BBM akan berdampak pada penurunan mobilitas kendaraan, yang ujungnya kendaraan jarang perawatan dan perbaikan, sehingga usaha bengkel UMKM bakal kesulitan menggaji mekanik dan karyawan. Baru saja kami dihajar Covid 19, langsung kena lagi dampak pembatasan BBM,” jelas Hermas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7/2022).
Saat ini populasi usaha bengkel automotif nasional mencapai 400.000 unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2 juta orang. Belum menghitung keluarga tertanggung, serta dampak ekonomi ke masyarakat sekitar.
(Baca juga:Komite BPH Migas Sosialisasi Aturan Penggunaan BBM Bersubsidi)
Dengan mobilitas kendaraan yang berkurang, usaha kuliner, wisata dan agen perjalanan juga terkena dampaknya. “Jadi akan seperti bola liar, imbasnya akan ke mana-mana,” tambah Hermas.
Belum lagi usaha biro-biro perjalanan dan travel juga akan kena imbas. Ketika semua sektor usaha terkena dampak, pertumbuhan ekonomi juga akan turun, akibat lanjutannya masyarakat tidak lagi punya uang sehingga daya beli melemah, dan berdampak pada kelangsungan industri nasional. “Kita musti ingat penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional adalah konsumsi,” tambah Hermas.
PBOIN meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar bijaksana dan melihat masalah subsidi BBM hendaknya ditempatkan dalam perspektif yang luas. “Kami para pelaku usaha bengkel UMKM selama ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta bantuan, tidak pernah meminta prevellage. Mohon Bapak Presiden melihat kami yang berkubang di sektor UMKM ini dengan empati,” pungkasnya.
Persatuan Bengkel Otomotif Indonesia (PBOIN) melihat dampak negatif akibat pembatasan subsidi BBM adalah penurunan mobilitas kendaraan secara drastis sehingga akan mengurangi jumlah kendaraan yang menjalani perawatan atau perbaikan di bengkel.
Menurut Ketua Umum PBOIN Hermas E Prabowo, Pemerintah hendaknya tidak melihat masalah subsidi BBM dalam perspektif yang sempit, di mana pertalite dan solar hanya dilihat semata untuk konsumsi kendaraan baik mobil maupun sepeda motor.
(Baca juga:Pembatasan BBM Subsidi lewat MyPertamina)
Subsidi BBM harus dilihat dalam perspektif dan konteks yang lebih luas sebagai bentuk subsidi produktif karena berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan sektor lain seperti usaha perbengkelan, pertanian, angkutan barang dan orang, kuliner dan wisata.
“Dengan pembatasan subsidi BBM akan berdampak pada penurunan mobilitas kendaraan, yang ujungnya kendaraan jarang perawatan dan perbaikan, sehingga usaha bengkel UMKM bakal kesulitan menggaji mekanik dan karyawan. Baru saja kami dihajar Covid 19, langsung kena lagi dampak pembatasan BBM,” jelas Hermas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/7/2022).
Saat ini populasi usaha bengkel automotif nasional mencapai 400.000 unit usaha, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 2 juta orang. Belum menghitung keluarga tertanggung, serta dampak ekonomi ke masyarakat sekitar.
(Baca juga:Komite BPH Migas Sosialisasi Aturan Penggunaan BBM Bersubsidi)
Dengan mobilitas kendaraan yang berkurang, usaha kuliner, wisata dan agen perjalanan juga terkena dampaknya. “Jadi akan seperti bola liar, imbasnya akan ke mana-mana,” tambah Hermas.
Belum lagi usaha biro-biro perjalanan dan travel juga akan kena imbas. Ketika semua sektor usaha terkena dampak, pertumbuhan ekonomi juga akan turun, akibat lanjutannya masyarakat tidak lagi punya uang sehingga daya beli melemah, dan berdampak pada kelangsungan industri nasional. “Kita musti ingat penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional adalah konsumsi,” tambah Hermas.
PBOIN meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin agar bijaksana dan melihat masalah subsidi BBM hendaknya ditempatkan dalam perspektif yang luas. “Kami para pelaku usaha bengkel UMKM selama ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta bantuan, tidak pernah meminta prevellage. Mohon Bapak Presiden melihat kami yang berkubang di sektor UMKM ini dengan empati,” pungkasnya.
(dar)
tulis komentar anda