Bangkit dari Krisis Covid-19, Kadin Minta Pemerintah Beri Jaminan Modal Kerja
Kamis, 02 Juli 2020 - 19:36 WIB
Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani minta pengusaha dan UMKM diberikan jaminan modal kerja. FOTO/SINDOnews.
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta agar pemerintah segera mencairkan pinjaman modal kerja baik bagi pengusaha besar maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penyaluran pinjaman diperlukan sebagai modal untuk memulai kembali usaha akibat krisis Covid-19.
"Proses restrukturisasi sudah berjalan, kami perlu langkah cepat yang memang dibutuhkan UMKM terutama dan dunia usaha," ujarnya dalam teleconference di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
(BACA JUGA: Penanganan Covid-19 Lambat, Kadin Proyeksi Ekonomi RI Kuartal II/2020 Anjlok -4%)
Menurut dia saat ini supply dan demand sedang mengalami tekanan begitu hebat. Sebab itu tanpa kredit modal kerja pelaku usaha dan UMKM tidak bisa memulai kembali aktivitas usahanya.
"Modal kerja dibutuhkan UMKM dan pengusaha sebagai upaya bergerak kembali karena kita tahu supply dan demand sedang tertekan," tandasnya.
Dia menandaskan tanpa kredit modal kerja restrukturisasi sebelumnya akan percuma. Sebab itu, pihaknya berharap perbankan segera mempercepat penyaluran kredit modal kerja kepada pengusaha dan pelaku UMKM.
"Kalau tidak ada modal kerja dari perbankan proses restrukturisasi yang sudah berjalan tidak akan optimal. Tadi disampaikan, habis restrukturisasi, pihak perbankan masih belum memberikan modal kerja kepada UMKM dan dunia usaha," ungkapnya.
Dia meminta kepada pemerintah untuk mencontoh sejumlah negara tetangga yang bergerak cepat memberikan kredit modal kerja kepada dunia usaha dan pelaku UMKM. Untuk memberikan modal kerja, pemerintah bisa memberikan jamina sekitar 80-90% sementara sisanya dari perbankan.
"Dengan adanya ini juga untuk mencegah moral hazard dan penjaminan jadi sangat penting. Dan pemerintah tidak perlu berikan likuiditas tapi penjaminan," kata dia.
Dia memastikan langkah tersebut bisa segera dijalankan. Paslnya likuditas dari perbankan besar khususnya untuk golonggan buku empat relatif tidak mengalami masalah.
"kalau kita lihat likuiditas perbankan ini sangat baik, terutama bank-bank besar seperti buku empat.Justru kendala di bank kecil mungkin lebih mempunyai problem likuiditas," jelasnya.
"Proses restrukturisasi sudah berjalan, kami perlu langkah cepat yang memang dibutuhkan UMKM terutama dan dunia usaha," ujarnya dalam teleconference di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
(BACA JUGA: Penanganan Covid-19 Lambat, Kadin Proyeksi Ekonomi RI Kuartal II/2020 Anjlok -4%)
Menurut dia saat ini supply dan demand sedang mengalami tekanan begitu hebat. Sebab itu tanpa kredit modal kerja pelaku usaha dan UMKM tidak bisa memulai kembali aktivitas usahanya.
"Modal kerja dibutuhkan UMKM dan pengusaha sebagai upaya bergerak kembali karena kita tahu supply dan demand sedang tertekan," tandasnya.
Dia menandaskan tanpa kredit modal kerja restrukturisasi sebelumnya akan percuma. Sebab itu, pihaknya berharap perbankan segera mempercepat penyaluran kredit modal kerja kepada pengusaha dan pelaku UMKM.
"Kalau tidak ada modal kerja dari perbankan proses restrukturisasi yang sudah berjalan tidak akan optimal. Tadi disampaikan, habis restrukturisasi, pihak perbankan masih belum memberikan modal kerja kepada UMKM dan dunia usaha," ungkapnya.
Dia meminta kepada pemerintah untuk mencontoh sejumlah negara tetangga yang bergerak cepat memberikan kredit modal kerja kepada dunia usaha dan pelaku UMKM. Untuk memberikan modal kerja, pemerintah bisa memberikan jamina sekitar 80-90% sementara sisanya dari perbankan.
"Dengan adanya ini juga untuk mencegah moral hazard dan penjaminan jadi sangat penting. Dan pemerintah tidak perlu berikan likuiditas tapi penjaminan," kata dia.
Dia memastikan langkah tersebut bisa segera dijalankan. Paslnya likuditas dari perbankan besar khususnya untuk golonggan buku empat relatif tidak mengalami masalah.
"kalau kita lihat likuiditas perbankan ini sangat baik, terutama bank-bank besar seperti buku empat.Justru kendala di bank kecil mungkin lebih mempunyai problem likuiditas," jelasnya.
(nng)
tulis komentar anda