Kejar Target Ngantor di IKN Tahun 2024, Kementerian Digabung di Satu Gedung
Minggu, 06 November 2022 - 10:07 WIB
Hingga 2024, gedung-gedung yang akan lebih dulu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN antara lain kompleks Istana Kepresidenan seluas 100 hektare. Foto/MPI/Armydian K
JAKARTA - Sejumlah kantor kementerian di Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur bakal digabung dulu di satu gedung pada tahun 2024 sebelum nantinya memiliki gedung tersendiri.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengatakan, konsep kantor gabungan atau sharing office ini untuk mengejar waktu agar seluruh kementerian sudah beroperasi di IKN sebelum 17 Agustus 2024.
Dengan begitu, peringatanupacara HUT Kemerdekaan RI pada tahun 2024 diharapkan sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan di IKN Nusantara.
"Yang diprioritaskan dibangun lebih awal adalah gedung-gedung kementerian koordinator. Jadi kementerian yang gedungnya belum selesai dibangun, sementara akan berkantor di gedung Kemenko-nya masing-masing. Ada klasterisasi dulu," terang Indra di Balikpapan, dikutip Minggu (6/11/2022).
Menurut dia, pada 2024 setiap kementerian memiliki kantor satu lantai di gedung Kemenko-nya. Bahkan, bisa jadi ada kementerian yang sementara berkantor di Istana Kepresidenan atau Istana Wakil Presiden.
Hingga 2024, gedung-gedung yang akan lebih dulu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN antara lain kompleks Istana Kepresidenan seluas 100 hektare, Istana Wapres, gedung Kementerian Sekretariat Negara, gedung empat kementerian koordinator, gedung Kementerian PUPR, bangunan peribadatan, gedung Bank Indonesia dan Beranda Nusantara atau marketing gallery.
Meski begitu, saat ini kavling atau lahan untuk gedung semua kementerian dan lembaga telah ditentukan titik-titiknya untuk dibangun pada tahapan berikutnya.
"Bangunan di KIPP IKN maksimal empat lantai karena tidak boleh lebih tinggi dari posisi Burung Garuda di Istana Presiden," ungkapnya.
Dia membeberkan, anggaran total untuk pembangunan gedung-gedung di KIPP IKN termasuk jaringan infrastruktur lain pendukungnya terutama jalan mencapai Rp43 triliun.
Berdasarkan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, gedung Istana Negara, lapangan upacara dan gedung kantor presiden dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sementara itu, gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur Rozali Indra Saputra mengatakan, konsep kantor gabungan atau sharing office ini untuk mengejar waktu agar seluruh kementerian sudah beroperasi di IKN sebelum 17 Agustus 2024.
Dengan begitu, peringatanupacara HUT Kemerdekaan RI pada tahun 2024 diharapkan sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Kepresidenan di IKN Nusantara.
"Yang diprioritaskan dibangun lebih awal adalah gedung-gedung kementerian koordinator. Jadi kementerian yang gedungnya belum selesai dibangun, sementara akan berkantor di gedung Kemenko-nya masing-masing. Ada klasterisasi dulu," terang Indra di Balikpapan, dikutip Minggu (6/11/2022).
Menurut dia, pada 2024 setiap kementerian memiliki kantor satu lantai di gedung Kemenko-nya. Bahkan, bisa jadi ada kementerian yang sementara berkantor di Istana Kepresidenan atau Istana Wakil Presiden.
Hingga 2024, gedung-gedung yang akan lebih dulu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN antara lain kompleks Istana Kepresidenan seluas 100 hektare, Istana Wapres, gedung Kementerian Sekretariat Negara, gedung empat kementerian koordinator, gedung Kementerian PUPR, bangunan peribadatan, gedung Bank Indonesia dan Beranda Nusantara atau marketing gallery.
Meski begitu, saat ini kavling atau lahan untuk gedung semua kementerian dan lembaga telah ditentukan titik-titiknya untuk dibangun pada tahapan berikutnya.
"Bangunan di KIPP IKN maksimal empat lantai karena tidak boleh lebih tinggi dari posisi Burung Garuda di Istana Presiden," ungkapnya.
Dia membeberkan, anggaran total untuk pembangunan gedung-gedung di KIPP IKN termasuk jaringan infrastruktur lain pendukungnya terutama jalan mencapai Rp43 triliun.
Berdasarkan data di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, gedung Istana Negara, lapangan upacara dan gedung kantor presiden dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. Sementara itu, gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
(ind)
tulis komentar anda