Soal Pengawasan Koperasi, Wakil Ketua Komisi XI: Serahkan ke KemenkopUKM
Selasa, 29 November 2022 - 23:39 WIB
Dia sepakat bahwa OJK harus memperkuat peran perlindungan konsumen. Kendati demikian harus dipertimbangkan kemampuan lembaga sehingga tidak malah menciptakan polemik dan masalah baru.
"Alih-alih menyehatkan koperasi, OJK akan makin keteteran dalam mengawasi micro prudential di sektor jasa keuangan," tandasnya.
Fathan menambahkan, koperasi pada dasarnya sudah diawasi oleh para anggota yang memegang otoritas tertinggi. Tapi jika dibutuhkan lembaga otoritas maka solusi untuk adanya pengawasan koperasi yang tersebar di berbagai daerah sebaiknya ada di Kementerian Koperasi dan UKM.
Baca juga: Update Gempa Cianjur, Korban Meninggal Menjadi 327 Orang dan 13 Hilang
"Kemenkop dan UKM sudah memiliki jaringan di berbagai daerah, tinggal meningkatkan kapasitas pegawainya, sistem pengawasannya, tinggal meniru seperti OJK mengawasi lembaga keuangan, dan kalau perlu kementerian ini mendirikan direktorat jenderal khusus untuk mengawasi koperasi," tandas Fathan.
"Alih-alih menyehatkan koperasi, OJK akan makin keteteran dalam mengawasi micro prudential di sektor jasa keuangan," tandasnya.
Fathan menambahkan, koperasi pada dasarnya sudah diawasi oleh para anggota yang memegang otoritas tertinggi. Tapi jika dibutuhkan lembaga otoritas maka solusi untuk adanya pengawasan koperasi yang tersebar di berbagai daerah sebaiknya ada di Kementerian Koperasi dan UKM.
Baca juga: Update Gempa Cianjur, Korban Meninggal Menjadi 327 Orang dan 13 Hilang
"Kemenkop dan UKM sudah memiliki jaringan di berbagai daerah, tinggal meningkatkan kapasitas pegawainya, sistem pengawasannya, tinggal meniru seperti OJK mengawasi lembaga keuangan, dan kalau perlu kementerian ini mendirikan direktorat jenderal khusus untuk mengawasi koperasi," tandas Fathan.
(uka)
Lihat Juga :