Rektor IPB Minta Kebutuhan Beras Dihitung Menggunakan Data BPS
Selasa, 27 Desember 2022 - 13:52 WIB
Polemik perlu tidaknya impor beras harus dilihat melalui data BPS. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Rektor IPB Arif Satria meminta polemik perlu tidaknya impor beras harus dilihat secara detail melalui otoritas data pada Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, data menjadi penting karena berkaitan langsung dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat dan juga berapa besar kekuatan pangan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Arif dalam Webinar Majelis Pusat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) berjudul polemik beras di akhir tahun.
"Kita sudah memiliki satu kebijakan bahwa kita ada sumber data hanya satu yaitu yang mempunyai otoritas adalah BPS bisa menyampaikan data-data akurat sehingga sebagai dasar apakah perlu impor apakah tidak," kata Arif, Selasa, (27/12/2022).
Menurut Arif, kebijakan dan keputusan harus berdasarkan data yang akurat. Karena itu diperlukan rujukan dan sumber utama dalam setiap mengambil keputusan. "Karena data ini menjadi sumber untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, keputusan yang lebih tepat, maka datanya juga harus tepat," katanya.
Disisi lain, Arif mengajak semua rektor di seluruh Indonesia agar memiliki komitmen penuh dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini perlu dilakukan mengingat semua negara di dunia tengah menghadapi situasi sulit akibat berbagai dinamika krisis global.
Karena itu, kata Arif, peran rektor perlu dioptimalkan karena merupakan ujung tombak bagi kemajuan pertanian Indonesia melalui bidang-bidang pendidikan.
"Kebetulan saya pribadi oleh menteri pendidikan mengkoordinir para rektor untuk bergerak bagaimana perguruan tinggi di Indonesia harus sudah mulai bergerak fokus pada menciptakan ketahanan pangan dan kekuatan pangan," katanya.
Arif yang juga merupakan Ketua Umum ICMI mengatakan bahwa dunia pendidikan harus menjadi jembatan bagi tiap inovasi yang dihasilkan berbagai lembaga riset nasional. Pendidikan juga harus siap mengakomodir perkembangan baru yang bisa meningkatkan produktivitas.
Hal tersebut disampaikan Arif dalam Webinar Majelis Pusat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) berjudul polemik beras di akhir tahun.
"Kita sudah memiliki satu kebijakan bahwa kita ada sumber data hanya satu yaitu yang mempunyai otoritas adalah BPS bisa menyampaikan data-data akurat sehingga sebagai dasar apakah perlu impor apakah tidak," kata Arif, Selasa, (27/12/2022).
Baca Juga
Menurut Arif, kebijakan dan keputusan harus berdasarkan data yang akurat. Karena itu diperlukan rujukan dan sumber utama dalam setiap mengambil keputusan. "Karena data ini menjadi sumber untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, keputusan yang lebih tepat, maka datanya juga harus tepat," katanya.
Disisi lain, Arif mengajak semua rektor di seluruh Indonesia agar memiliki komitmen penuh dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini perlu dilakukan mengingat semua negara di dunia tengah menghadapi situasi sulit akibat berbagai dinamika krisis global.
Karena itu, kata Arif, peran rektor perlu dioptimalkan karena merupakan ujung tombak bagi kemajuan pertanian Indonesia melalui bidang-bidang pendidikan.
"Kebetulan saya pribadi oleh menteri pendidikan mengkoordinir para rektor untuk bergerak bagaimana perguruan tinggi di Indonesia harus sudah mulai bergerak fokus pada menciptakan ketahanan pangan dan kekuatan pangan," katanya.
Arif yang juga merupakan Ketua Umum ICMI mengatakan bahwa dunia pendidikan harus menjadi jembatan bagi tiap inovasi yang dihasilkan berbagai lembaga riset nasional. Pendidikan juga harus siap mengakomodir perkembangan baru yang bisa meningkatkan produktivitas.
tulis komentar anda