Memasuki Tahun Krisis, Warga Pakistan Akan Dilarang Pakai Kipas Angin
Rabu, 04 Januari 2023 - 17:12 WIB
Pemerintah Pakistan mengeluarkan sejumlah kebijakan mentantisipasi badai krisis ekonomi tahun ini. FOTO/Antara Photo
JAKARTA - Pemerintah Pakistan telah memerintahkan pusat perbelanjaan dan pasar tutup lebih awal setiap hari menghadapi krisis ekonomi tahun ini. Menteri Pertahanan Khawaja Asif mengatakan langkah-langkah tersebut dianggap akan mampu menyelamatkan negara Asia Selatan itu dengan nilai ekonomi mencapai USD274,3 juta atau sekitar Rp4,2 triliun.
Melansir BBC, krisis Pakistan berawal dari lonjakan harga energi sejak tahun lalu. Bagaimana tidak, sebagian besar kebutuhan energi di Pakistan menggunakan bahan bakar fosil impor. Saat Harga energi global melonjak tahun lalu, memberikan tekanan lebih lanjut terhadap keuangan negara.
Untuk membayar impor energi tersebut, negara membutuhkan mata uang asing, terutama dolar AS. Pemerintah Pakistan memiliki USD11,7 miliar mata uang asing yang tersedia bulan lalu setelah cadangan devisa turun sekitar 50% tahun lalu.
Cadangan devisa hanya cukup untuk menutupi sekitar satu bulan dari semua impor negara, yang sebagian besar adalah energi. Asif mengatakan bahwa pusat perbelanjaan dan pasar harus tutup lebih awal dan departemen pemerintah telah diperintahkan untuk mengurangi konsumsi listrik mereka sebesar 30%.
Sementara itu, penggunaan hingga produksi kipas angin dan AC yang tidak efisien akan dilarang mulai awal Juli 2023. "Kabinet federal segera menyetujui penegakan Rencana Konservasi Energi," kata partai Liga Muslim Pakistan-N (PML-N) yang berkuasa melalui cuitan di Twitter.
Negara berpenduduk 220 juta orang ini telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menstabilkan perekonomian. Pada 2019, Pakistan mendapatkan dana talangan USD6 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF), sementara pada Agustus tahun lalu menerima tambahan USD1,1 miliar.
Pemerintah juga sedang bernegosiasi dengan IMF mengenai penundaan pencairan dana bailout lainnya sebesar USD1,1 miliar. Keuangan Pakistan juga terkena dampak tahun lalu oleh banjir dahsyat yang melanda negara itu. Pada bulan Oktober, Bank Dunia memperkirakan bahwa banjir telah menyebabkan kerusakan sebesar USD40 miliar di negara tersebut.
Melansir BBC, krisis Pakistan berawal dari lonjakan harga energi sejak tahun lalu. Bagaimana tidak, sebagian besar kebutuhan energi di Pakistan menggunakan bahan bakar fosil impor. Saat Harga energi global melonjak tahun lalu, memberikan tekanan lebih lanjut terhadap keuangan negara.
Untuk membayar impor energi tersebut, negara membutuhkan mata uang asing, terutama dolar AS. Pemerintah Pakistan memiliki USD11,7 miliar mata uang asing yang tersedia bulan lalu setelah cadangan devisa turun sekitar 50% tahun lalu.
Cadangan devisa hanya cukup untuk menutupi sekitar satu bulan dari semua impor negara, yang sebagian besar adalah energi. Asif mengatakan bahwa pusat perbelanjaan dan pasar harus tutup lebih awal dan departemen pemerintah telah diperintahkan untuk mengurangi konsumsi listrik mereka sebesar 30%.
Sementara itu, penggunaan hingga produksi kipas angin dan AC yang tidak efisien akan dilarang mulai awal Juli 2023. "Kabinet federal segera menyetujui penegakan Rencana Konservasi Energi," kata partai Liga Muslim Pakistan-N (PML-N) yang berkuasa melalui cuitan di Twitter.
Negara berpenduduk 220 juta orang ini telah berjuang selama bertahun-tahun untuk menstabilkan perekonomian. Pada 2019, Pakistan mendapatkan dana talangan USD6 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF), sementara pada Agustus tahun lalu menerima tambahan USD1,1 miliar.
Pemerintah juga sedang bernegosiasi dengan IMF mengenai penundaan pencairan dana bailout lainnya sebesar USD1,1 miliar. Keuangan Pakistan juga terkena dampak tahun lalu oleh banjir dahsyat yang melanda negara itu. Pada bulan Oktober, Bank Dunia memperkirakan bahwa banjir telah menyebabkan kerusakan sebesar USD40 miliar di negara tersebut.
(nng)
tulis komentar anda